RSUD Cibabat Perketat Pengamanan Antisipasi Penculikan Bayi

CIMAHI - Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat memperketat pengamanan di Ruang bersalin yang menjadi tempat penyimpanan bayi. Hal itu dilakukan untuk mencegah maraknya penculikan bayi di sejumlah rumah sakit dan rumah bersalin.” Yang bisa masuk ke ruang bersalin hanya ibu dari bayi dan perawat,” Kata Mulyati Kasubag Umum dan Perlengkapan RSUD, Cibabat Kota Cimahi, Kamis (20/9/12).

Seperti dilansir sejumlah media penculikkan bayi marak terjadi. Terakhir,seorang bayi di Kota Banjir diculik oleh pelaku yang menyamar sebagai perawat. Beruntung petugas keamanan segera mengetahui dan langsung menangkap pelaku, sehingga penculikkan tersebut dapat digagalkan.

"Tentunya kejadian penculikkan ini menjadi catatan tersendiri bagi kami. Kami akan lebih berusaha untuk meningkatkan keamanan. Namun, saya juga menghimbau para ibu yang baru melahirkan agar lebih siaga dalam mengawasi bayinya," tutur Mulyati.

Selain itu pihak RSUD Cibabat juga menerapkan jam besuk, sehingga selain perawat dan dokter, di luar jam besuk tidak boleh ada keluarga atau kerabat yang datang.

Penggunaan tanda pengenal menjadi salah satu unsur terpenting dalam pengamanan di ruangan bayi. seperti penggunaan gelang khusus pada ibu dan bayi.

Selain itu, Mulyati mengatakan bahwa setiap perawat dan petugas keamanan di RSUD Cibabat wajib menggunakan pakaian seragam dan identitas. "Mereka pun wajib memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga pasien, sehingga pasien mengenali mereka. Jadi tak perlu khawatir, Keamanan bayi di RSUD Cibabat terjamin" tutur dia

Sementara salah seorang pasien, Milda (31), warga Kelurahan Cibeber Kota Cimahi yang menjalani proses persalinan di RSUD Cibabat. percaya dengan kualitas pengamanan di RSUD tersebut "Meski kekhawatiran itu selalu membayang-bayangi kami, Namun setelah tahu prosedur keamanannya saya merasa lebih tenang," kata Milda. (pro)

Pemkot Cimahi Bantu 312 Pengusaha Kecil

CIMAHI: Sebanyak 312 ritel mikro di Cimahi mendapatkan bantuan pengembangan fasilitas ruang usaha untuk mewadahi pemasaranan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berbasis potensi lokal.

Asisten Perekonomian Pembangunan Kota Cimahi Hendra WS mengatakan bantuan modal ritel mikro itu mayoritas diberikan kepada pemilik usaha warung khususnya dari kader PKK yang diharapkan bisa memadukan sistem ritel dengan potensi lokal.

"Mereka diberikan pelatihan agar paham cara mengelola usaha ritel yang benar. Tujuan utamanya untuk memberdayakan usaha masyarakat dan menambah komoditas usaha berbasis UMKM lokal agar pendapatan warga meningkat," katanya saat Sosialisasi Fasilitasi Warung Usaha di Cimahi, hari ini (Selasa 25/9/2012).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Cimahi Itoc Tochija mengatakan pengembangan fasilitasi usaha ritel tersebut merupakan tindak lanjut dari program pengembangan UMKM di Cimahi.

Pengusaha warung diharuskan menyediakan ruang bagi pemasaran produk UMKM Cimahi agar usaha ritel warga bisa semakin bernilai jual.  Selain itu, ruang usaha juga harus dimaksimalkan dengan membuka layanan pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, dan payment point lainnya. (k15)

"Modal yang diberikan bervariasi disesuaikan dengan kapasitas masyarakat yang harus dilayaninya dan merupakan modal bergulir," jelasnya.

Menurut dia, para pemilik warung perlu membenahi manajemen usahanya termasuk penataan barang dagangan sehingga memancing minat para pembeli.(bio)

Pemkab Bandung Barat Tagih Dana CSR dari PLN

NGAMPRAH - Pemkab Bandung Barat meminta PT PLN segera merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari proyek pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga yang dijanjikan akan dicairkan setelah penandatangan perjanjian kerja sama dengan PT PLN Persero.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Agus Gusmana mengatakan Kabupaten Bandung Barat pada tahap pertama dijanjikan akan mendapatkan dana CSR Rp25 miliar dari total Rp250 miliar dan Rp15 miliar bagi Kabupaten Cianjur.

"Sebab, daerah yang terkena dampak pembangunan proyek itu ada dua wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur," kata Agus kepada Bisnis, Jumat (12/10/2012).

Menurutnya, dana CSR tersebut akan digunakan untuk penataan akses jalan di Kecamatan Cipongkor, Rongga, Sindangkerta dan Gunung Halu yang saat ini masih kurang memadai.

Saat ini memasuki proses pendataan pemilik lahan yang terkena proyek tersebut. Karena proses pendataan juga terkait dengan bangunan dan tanaman atau tegakan, maka pendataan itu juga melibatkan Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Selain itu, pendataan juga melibatkan beberapa pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Jawa Barat untuk pengurusan tanah, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat untuk pendataan tanaman, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat untuk pendataan rumah.

"Hasil pendataan yang sudah dilakukan perbandingan antara lahan yang kosong dengan pemukiman di akses jalan tersebut sekitar 70:30," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rakhmat SY mengatakan pihaknya telah menandatangni perjanjian kerjasama dengan PT PLN yang operasionalnya diperkirakan mulai 2013 mendatang.

Dalam draf kerjasama itu, katanya, sejumlah poin pembangunan yang dilakukan PT PLN difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Menurutnya pembangunan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang berada di beberapa wilayah yang akan masuk pada zona pembangunan Upper Cisokan antara lain Desa Sukaresmi, Cinengah, Bojongsalam, Cicadas, dan Desa Cibitung di Kecamatan Rongga, serta dua desa di Kecamatan Cipongkor yaitu Desa Cijambu dan Desa Sirnagalih.

"Nilai kerjasama itu mencapai Rp225 miliar. Namun dana itu akan disalurkan secara bertahap hingga 2016. Jadi tidak disalurkan sekaligus," ungkapnya.

Untuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, rencananya sesuai dengan masterplan bahwa pembangunan akan lebih difokuskan kepada sarana dan infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan akses jalan, tempat ibadah, sarana kesehatan, hingga penerangan jalan umum (PJU).

"Biaya dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh pihak PLN. Kami hanya menentukan titik-titik mana saja yang akan dibangun," ujarnya.

Total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan mega proyek ini mencapai 720 hektare yang terdiri atas tanah nonkawasan hutan seluas 337 hektare.
Nantinya, PLTA Upper Cisokan ini diprediksi akan mampu menghasilkan listrik sebesar 1.040 megawatt (MW), lebih besar dari PLTA Cirata yang kapasitas produksi listriknya hanya 1.000 MW.

"Listrik yang dihasilkan akan jauh lebih besar dari PLTA Saguling yang hanya menghasilkan listrik sekitar 700 megawatt," tuturnya.

Dia menambahkan untuk mengantisipasi terjadinya dampak sosial yang terjadi di sejumlah desa yang terkena imbas pembangunan PLTA Upper Cisokan itu, pihaknya telah membentuk sebuah tim perumusan khusus.

Tim Perumus Pemukiman (TP2) tersebut akan memberikan pembinaan langsung kepada masyarakat enam desa di dua kecamatan yang terkena dampak pembangunan PLTA.

"Kami arahkan masyarakat yang baru saja mendapatkan uang ganti rugi tersebut untuk memanfaatkan uangnya sebaik-baiknya," katanya.

Dia menjelaskan tugas utama tim tersebut sebenarnya melakukan pendataan terhadap tanah warga yang terkena proyek tersebut.

"Namun kami juga akan memberikan pembekalan dan pembinaan agar uang itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalkan digunakan untuk modal usaha," ujarnya.

Meski demikian, upaya pembinaan yang akan dilakukan oleh pemda kepada masyarakat itu, bukan bermaksud untuk mencampuri urusan penggunaan uang penggantian atau ganti rugi tanah tersebut.

Menurut dia, hal itu dilakukan semata-mata agar dapat meningkatkan hajat hidup dan perekonomian warga di enam desa tersebut.(bic)

Tahapan Pilbup KBB Dipastikan Sesuai Rencana

NGAMPRAH - Meski meleset dari harapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan, tahapan Pilkada Bupati KBB 2013 tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan, tahapan tidak akan terganggu, walaupun pencairan alokasi anggaran Pilkada Bupati KBB dilakukan setelah 21 Oktober 2012.

“Tahapan Pilkada Bupati KBB dimulai dengan pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk Pilkada KBB, hal itu akan dilaksanakan pada akhir November 2012. Dengan begitu, misalkan Pemkab Bandung Barat mencairkan anggaran pilkada melebihi waktu penandatanganan nota kesepahaman, tahapan tetap berjalan sesuai rencana,” kata Ketua KPU KBB Asep Mamat saat dihubungi, Jumat (12/10/12).

Pada berita sebelumnya, KPU KBB meminta Pemerintah KBB dapat mencairkan alokasi anggaran pilkada Bupati KBB 2013, sebelum 21 Oktober 2012. Hal tersebut dilakukan agar pemungutan suara Pilkada Bupati terlaksana sesuai jadwal, yaitu 19 Mei 2013.

Ketika itu, KPU KBB mengharapkan, Pemkab Bandung Barat dapat mencairkan anggaran 10 hari sebelum tanggal dimulai tahapan Pilkada Bupati KBB. Upaya itu dilakukan untuk meminimalisasi kekhawatiran penundaan tahapan seperti pilgab, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Asep Mamat optimistis kondisi penundaan tidak akan kembali terulang. Soalnya, secara lisan, Bupati Bandung Barat Abubakar telah menyatakan kesiapan pencairan anggaran pilkada dilakukan sebelum waktu dimulai tahapan (21 Oktober-red.).

Dia pun menuturkan, pihaknya masih menunggu jawaban Kementrian Dalam Negeri. KPU KBB, tutur dia, menunggu jawaban atas pelayangan surat penundaan penundaaan tahapan penyelenggaran pilkada bupati berbarengan dengan pilkada gubernur (pilgab). (pro)

Pembangunan Kembali Pasar Cicalengka Mulai Akhir 2012

SOREANG - Bupati Bandung Dadang Naser berharap pembangun Pasar Cicalengka di Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung bisa dimulai paling cepat pada akhir tahun ini. Pasar itu ludes terbakar pada 22 Oktober 2011 lalu.

Bupati mengatakan, detailed engineering design (DED) bangunan pasar yang baru itu kini sedang dalam tahap pematangan dan jika sudah diserujui, proses pelelangan pun bisa dimulai.

“Saya sih berharapnya tahun ini sudah bisa dimulai pembangunan fisiknya. Sekarang sedang dalam tahap finishing DED-nya, nanti kalau sudah selesai baru pelelangan dan dari situ kita tunjuk siapa kontraktornya sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Dadang, Jumat (12/10/12).

Bupati yakin jika dalam pembangunan pasar itu pihak ketiga yang membantu, akan lebih cepat lagi dalam penyelesaiannya. “Makanya kita banyak mengundang investor untuk menanaman modalnya di sini agar pembangunan berbagai infrastruktur bisa lebih cepat, sebab kalau dananya hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah kan terbatas, apalagi pendanaan untuk pembangunan pasar ini multiyears,” kata Dadang.

Saat disinggung mengenai daya tampung bangunan pasar yang baru nanti, Dadang menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodasi semua pedagang yang ada dengan harga terjangkau, termasuk untuk pedagang kaki lima (PKL).

“Untuk PKL nanti kita sediakan lokasi khusus. Tempat PKL ini juga menjadi salah satu poin yang harus dimatangkan dalam DED agar keberadaan PKL di pasar itu nantinya bisa lebih tertata,” kata dia.

Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bandung, Bambang Budiraharjo menambahkan, pembangunan untuk pasar yang ludes terbakar pada 22 Oktober 2011 lalu untuk tahap pertama disiapkan anggaran Rp 11 miliar, di mana Rp 5 miliar di antaranya bersumber dari Bantuan Gubernur Jawa Barat sedangkan sisanya Rp dari APBD Kabupaten Bandung 2012. (pro)

Distan Siapkan 30 Ribu Kalung Sehat Hewan Kurban

BANDUNG - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Bandung menyiapkan 30.000 kalung sehat untuk pelaksanaan kurban di Kota Bandung tahun ini. Distan KP juga mengimbau agar warga yang akan membeli hewan ternak untuk kurban memperhatikan keberadaan kalung sehat.

"Untuk yang sudah telanjur membeli hewan kurban sejak satu atau dua pekan sebelumnya, kami mengimbau agar konsumen mengecek kalung sehatnya saat pengantaran hewan kurban nanti. Biasanya kan hewan kurban baru akan diantarkan sekitar satu hingga dua hari sebelum Iduladha," ucap Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Hewan (P3H) Distan KP Kota Bandung Sudarmadji, Jumat (12/10).

Jika hewan kurban yang dibeli tidak mengenakan kalung sehat, Sudarmadji mengimbau untuk langsung mengembalikannya kepada penjual, atau menukar dengan hewan kurban yang telah diperiksa dan mengenakan kalung sehat. "Untuk berkurban kan yang diutamakan syarat sahnya, jadi memang harus mengutamakan pemenuhan syaratnya, untuk hewan yang tidak mengenakan kalung sehat artinya kan belum dilakukan pemeriksaan," tuturnya.

Berdasarkan evaluasi tahun kemarin, Sudarmadji mengakui masih terbuka peluang adanya hewan kurban yang tidak dikenakan pemeriksaan. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa tim yang diturunkan telah berusaha maksimal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban.

Tahun lalu, jumlah hewan kurban yang diperiksa sebanyak 21.786 ekor. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 hewan dinyatakan tidak layak kurban, sehingga tidak diberikan kalung sehat. "Mayoritas temuan yaitu pada hewan domba, terlihat dari kesehatan matanya," ucap Sudarmadji.

Tahun lalu, hewan kurban yang dipotong terdiri dari 16.826 ekor domba dan 4.343 ekor sapi. Dia juga memprediksi, jumlah hewan kurban tahun ini akan meningkat 5 hingga 15 persen.

Hewan kurban berupa sapi, seluruhnya dikirim dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk domba, mayoritas berasal dari kawasan Priangan Jawa Barat. "Kami memang tidak menjamin semua hewan kurban yang dijual sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami berusaha untuk menyisir seluruh lokasi penjualan hewan kurban," ucapnya. (pro)

Kick Andy Foundation Bantu Penghuni Rutan Kebonwaru

BANDUNG - Kick Andy Foundation memberikan donasi kepada warga binaan di rumah tahanan Kebon Waru, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/10). Donasi yang diberikan berupa peralatan musik, peralatan olahraga, serta screen projector.

Pemberian donasi ini sebagai bentuk kepedulian kepada penghuni rutan. Aksi ini terselenggara berkat kerja sama dengan Datascript Asuransi Jaya Proteksi serta Yayasan Kesetiakwanan dan Kepedulian.

Pemberian donasi secara simbolis diberikan langsung oleh Ketua KAF Andi F Noya kepada perwakilan warga binaan yang masih remaja. Barang yang diberikan berupa alat musik tradisional dan modern, alat olahraga, sepatu, serta sebuah screen projector.

Acara diakhiri dengan pementasan musik oleh para warga binaan. Sebelumnya mereka telah menerima bantuan program seribu gitar berkat kerja sama KAF dengan majalah Rolling Stone Indonesia.(red)

67 Dokter Ikuti Tes Kompetensi Bidang

BANDUNG - Sebanyak 67 dokter mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di SMK Negeri I, Jln. Wastukencana No. 3, Sabtu (13/10) pagi. Sebanyak satu orang tidak hadir untuk mengikuti tes lanjutan ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung Evi Saefini Saleha mengatakan, awalnya terdapat 84 orang dokter umum yang lolos dalam seleksi ujian tertulis sebelumnya.

"Namun karena ada aturan dari Kemenpan bahwa peserta yang bisa ikut serta dalam tes berikutnya maksimal berjumlah tiga kali lipat daripada jumlah formasi, terpaksa nomor urut 64 hingga 84 gugur dengan sendirinya," kata Evi, Sabtu (13/10).

Jumlah formasi yang dibuka untuk dokter umum sebanyak 21 orang. Sedangkan untuk dokter spesialis berjumlah 48 orang. Seleksi dilakukan tepat pukul 08.00 WIB, dan didampingi oleh kepolisian serta BKD Provinsi Jabar. Dalam TKB yang dilaksanakan kemarin, panitia juga melakukan Tes Psikologi Lanjutan.

"Untuk formasi dokter spesialis, yang mendaftar hanya tujuh, itu pun juga yang memenuhi passing grade hanya lima orang, meskipun jauh di bawah kuota tetapi mereka tetap harus ikut," ujarnya.

Setelah pelaksanaan tes rampung sekitar pukul 12.00 WIB, panitia langsung melakukan scanning lembar jawaban komputer di SMP 34 Batununggal, Bandung. "Scanning juga diselesaikan hari ini juga, untuk menjaga transparansi," ucap Evi. (pro)

Bandung Layak Jadi Kota Wirausaha

BANDUNG - Dengan berbagai potensi yang dimiliki Bandung, Ketua Kadin Jabar, Agung S. Sutisno mengatakan, kota tersebut semestinya menjadi kota wirausaha nasional. Menurutnya, dengan berbagai kreativitas para pengusaha mudanya, Bandung telah dikenal menjadi gudangnya kreativitas dan memiliki potensi ekonomi yang besar karena hal tersebut.

Demikian disampaikannya kepada “PRLM” setelah acara Pelantikan BPD Hipmi Jabar di The Trans Luxury Hotel, Jln. Gatot Subroto, Bandung pada Selasa (09/10).

Selain itu, menurutnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan Kadin Jabar, terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Bandung.

“Parameternya adalah semakin banyaknya berbagai pihak yang terdorong menjadi pengusaha kreatif di Bandung. Uniknya, para pengusaha tersebut bukan pihak yang biasa melakukan usaha yaitu kepala keluarga, tapi justru para ibu rumah tangga dan anak sekolah,” katanya.

Selain itu menurutnya, berbagai sentra ekonomi baru pun bermunculan di Bandung seperti contohnya di Jln. R. E. Martadinata. “Bisa dilihat ternyata peluang pasarnya pun cukup menjanjikan, karena setiap akhir pekan kota tersebut selalu dipenuhi oleh para wisatawan,” katanya.

Adapun mengenai program yang disiapkan untuk mencapai target Bandung sebagai kota wirausaha nasional, dirinya mengatakan program tersebut tengah dalam proses perumusan.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, dalam program tersebut yang menjadi fokus perhatian Kadin Jabar untuk dikembangkan adalah industri kreatif, manufaktur, dan tekstil.

Ketua BPP Hipmi, Raja Sapta Oktohari mengatakan, dirinya mendukung penuh agar Jabar, khususnya Bandung menjadi pusat ekonomi kreatif di Indonesia. “Hal tersebut memang beralasan karena selama ini Bandung selalu menjadi gudangnya kreativitas di Indonesia,” katanya.

Bahkan menurut Sapta, Jabar khususnya Bandung semestinya tidak lagi berpikir bagaimana menjadikan sebanyak 250 juta rakyat Indonesia sebagai pasarnya, tapi seluruh 600 juta masyarakat ASEAN dalam ASEAN Economy Community. “Sehingga, diharapkan pada Tahun 2015 target Indonesia sebagai penggerak ekonomi dari setengah warga ASEAN dapat terwujud,” katanya.

Sapta mengatakan, pentingnya mempersiapkan diri pada Tahun 2015 agar tidak dikalahkan oleh beberapa negara yang saat ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran dalam pemasarannya. “

"Thailand,Vietnam, dan Malaysia sudah mempersiapkan diri dari saat ini. Bahkan Malaysia telah berkomunikasi langsung dengan kami minta dikenalkan dengan 25 pengusaha muda yang siap untuk melakukan infiltrasi pasar ASEAN,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPD Hipmi, Yedi Karyadi mengatakan, masih banyak beberapa kendala yang mesti dihadapi untuk memenuhi angka ideal jumlah pengusaha di Jawa Barat.

“Mestinya ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah untuk mendukung terciptanya persentase 2 persen pengusaha di Jabar,” katanya. Menurutnya, hingga saat ini persentasenya masih 0,18 persen yaitu 80.000 orang saja.

Selain jumlah yang belum ideal, ia juga mengatakan selama ini sinergitas antara pemerintah dan para pengusaha di Jabar belum terwujud dan masih sebatas wacana. “Selama ini wacana untuk sinergitas sering disuarakan, tapi realisasinya sampai saat ini belum ada,” kata Yedi.(pro)

Kuasa Hukum Sesalkan Penahanan Kadispora

BANDUNG - Langkah aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung atas penahanan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga berinisial EH, Selasa kemarin sangat disesalkan oleh Agus Sihombing SH MH selaku kuasa hukum tersangka. Seharusnya jaksa tidak menahan EH mengingat dia seorang pejabat yang tidak akan melarikan diri, terlebih ada jaminan dari Wali Kota Bandung.

"Tidak semua kasus dugaan korupsi harus ditahan. Apalagi dalam kasus ini tidak ada alasan kliennya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujar Agus Sihombing ketika dimintai komentarnya atas penahanan EH, Rabu (10/10/12).

Dijelaskan Agus, kliennya sudah berusaha kooperatif, setiap ada panggilan dari kejaksaan selalu dipenuhinya. Kemudian sudah ada jaminan dari atasannya dan EH sendiri sudah ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

"Salah satu alasan bisa ditahan itu karena takut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sementara dalam kasus ini klien kami begitu kooperatif. Kalau sudah begitu masih saja ditahan, berarti sudah tidak ada rasa keadilan bagi klien kami," ujarnya.

Untuk itu, Agus menyatakan sesuai dengan hak kliennya, dalam waktu dekat ini akan mengajukan penangguhan penahanan kepada jaksa mengingat kliennya tidak ada alasan untuk ditahan.

"Kami akan segera melayangkan surat penangguhan penahanan dalam minggu-minggu ini," ucapnya. (pro)

Kultur Politik Jabar dan DKI Berbeda

BANDUNG - Keputusan Partai Demokrat (PD) memilih Dede Yusuf sebagai bakal calon gubernur dalam Pilgub Jabar 2013, berdasarkan hasil survei.

Sejumlah survei menunjukkan, elektabilitas dan popularitas Dede jauh mengungguli sejumlah tokoh Jabar, termasuk Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Wakil Ketua Umum DPP PD Max Sopacua menegaskan, survei memang jadi rujukan. Namun tiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya dalam Pilgub DKI yang lalu.

Dari hasil survei, pasangan Foke-Nara unggul dibandingkan Jokowi-Ahok. Namun hasil akhir menentukan lain. Jokowi-Ahok berhasil mempecundangi jagoan PD, Foke-Nara.

"Tapi jangan samakan Pilgub Jabar dengan Pilgub DKI bung. Kemarin itu, Jokowi adalah media darling," ucap Max.

Untuk di Jabar, Max yakin Dede punya kekuatan juga sebagai media darling dan juga dicintai rakyat Jabar.

"Apalagi Dede masih menjadi Wagub Jabar. Dia sering berkunjung ke daerah dan bersilaturahmi dengan masyarakat," katanya.

Max menambahkan, kondisi psikologis rakyat Jabar juga jauh berbeda dengan warga DKI Jakarta. "Kultur di Jabar masih kental. Delapan puluh persen warga Jabar adalah Sunda. Beda dengan DKI yang kultur aslinya mungkin sekitar 10 persen," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Unpad, Arry Bainus menuturkan, PD jangan buying time atau mengulur waktu dalam menentukan calon pendamping Dede Yusuf.

Setelah menetapkan Dede sebagai cagub, PD harus segera meminang parpol lain sekaligus cawagub dan mesin politik segera berjalan.

"Kalau mau menang, Demokrat harus koalisi. Untuk partai besarnya, sebaiknya memilih PDIP. Begitu juga bagi PDIP. Di sana ada kader PDIP yang paling rasional mendampingi Dede yaitu Rieke Dyah Pitaloka. Demokrat harus segera meminangnya kalau tidak mau keduluan," katanya, Minggu (7/10).

Pilihan koalisi Demokrat-PDIP, kata Arry, akan menguntungkan kedua pihak. "Kader PDIP sangat loyal. Lumbung suaranya sangat banyak. Namun saat ini PDIP sedang dirundung masalah. Kalau PDIP ingin menjadi pemenang dalam pilgub, ya harus koalisi dengan Demokrat karena Pak Dede layak jual. Jadi PDIP jangan terlalu pede untuk maju sendiri. Nanti malah tidak dapat sama sekali," ucapnya.

Arry menuturkan, memang bakal muncul sentilan negatif jika Dede berpasangan dengan Oneng karena dituding hanya mengandalkan popularitas.

"Tapi sebenarnya tidak. Pengetahuan Pak Dede selama magang lima tahun sebagai wakil gubernur, sudah cukup untuk mengetahui birokrasi pemerintahan dan roda pemerintahan. Sementara Oneng, sangat kapabel sebagai anggota DPR RI. Dia sangat paham persoalan masyarakat," ucapnya.

Dia menambahkan, tidak ada istilah "dendam politik" dalam politik. Meskipun di dalam Pilgub DKI Jakarta kemarin, Demokrat dikalahkan PDIP, bukan berarti di daerah lain tidak akan berkoalisi.

"Ada kok koalisi Demokrat-PDIP di daerah lain dan ternyata menang. Jadi tidak masalah," katanya. (pro)

Peningkatan Kuota Perempuan di Parlemen Belum Hasilkan Perubahan Signifikan

BANDUNG - Peningkatan jumlah perempuan yang hadir di lembaga perwakilan politik tingkat provinsi tidak bisa berhenti hanya soal jumlah. Di Jawa Barat (Jabar), peningkatan jumlah ini pun belum diikuti perubahan signifikan pada situasi objektif perempuan di Jabar. Demikian kesimpulan Tim Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) yang disampaikan di Hotel Aston Jalan Djunjunan, Kota Bandung, Rabu (10/10/12).

Pada 2004-2009 ada sembilan perempuan dari 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada 2009-2014 ada 25 orang (sekarang 24) dari 100 (sekarang 98) anggota DPRD. Bahkan sebanyak lima dari enam posisi pimpinan DPRD diisi oleh perempuan.

Salah satu peneliti dari Puskapol UI, Anna Margaret mengatakan meski 25 persen keterwakilan perempuan di kursi legislatif sudah dipenuhi di Jabar, masalah yang berkaitan dengan perempuan masih cukup tinggi. Dia mengatakan, berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, perdagangan perempuan di Jabar tertinggi di Indonesia (2005-2009). Selain itu, berdasarkan data dari kementerian kesehatan, angka kematian ibu dan anak di Jabar juga tertinggi di Indonesia (2006-2012).

Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan menurut Anna merupakan bukti keberhasilan prosedur politik afirmatif. "Hal ini ironi karena peningkatan jumlah aleg masih jadi keberhasilan partai politik (parpol). Parpol tampil seolah demokratis tetapi tidak terbukti berpihak pada perempuan. Ini ditandai dengan minimnya dukungan dan agenda parpol untuk memperjuangkan kepentingan politik perempuan yang strategis," kata Anna kepada “PRLM”.

Tim Puskapol yang meneliti 13 dari 24 perempuan anggota legislatif Jabar selama setahun ini, melihat tingginya peran organisasi masyarakat (ormas) yang mengawasi dan memberi masukan kepada aleg. Ini menunjukkan adanya hubungan baik perempuan aleg dengan para ormas yang menurut mereka harus dipertahankan.

Walau begitu, Anna juga menyoroti sulitnya mengakses para perempuan anggota legislatif dalam penelitian sejak September 2011-September 2012. "Penelitian kami lakukan hanya dengan 13 dari 24 perempuan. Hasil penelitian ini memang tidak bisa menjadi potret semua anggota DPRD Jabar. Akses terhadap perempuan anggota DPRD Jabar tergolong tersulit dibanding Banten dan Jakarta," kata Anna.

Para peneliti Puskapol merekomendasikan agar adanya advokasi pada parpol agar memenangkan agenda perempuan secara substansional. Selain itu, kuota 30 persen perempuan di DPRD juga harus dilengkapi. “Ini akan jadi batu sandungan kalau dipandang sebagai tujuan atau target. Ini alat sementara atau kebijakan sementara untuk mengoreksi ketimpangan yang ada. Koreksi ketimpangan ini akan dilihat sesudah atau sebelum perempuan naik pada posisi pengambil keputusan. Ada atau tidka perbaikan kesejahteraannya,” kata Anna menegaskan.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan (KKP) DPRD Jabar Ganiwati mengatakan hasil penelitian dari Puskapol menjadi masukan bagi para perempuan anggota legislatif. Pada sisi lain, Gani juga meminta keaktifan p[erempuan memanfaatkan KKP yang selalu terbuka terhadap persoalan yang terjadi pada perempuan. “Saya apresiasi penelitian yang kami nantikan sebagai otokritik bagi kami agar mengetahui hal yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Jumlah yang tinggi namun percepatan kesejahteraan perempuan yang belum tercapai menjadi catatan bagi kami,” katanya. (pro)

Gerindra Galau Tentukan Pilihan

BANDUNG - Partai Gerindra secara malu-malu mengakui melirik tiga partai besar untuk ditimang-timang jadi mitra koalisi pada Pilgub Jabar 2013. Namun Gerindra masih galau dalam menentukan pilihan.

"Komunikasi politik sudah dilakukan dengan beberapa partai seperti PKS, PDIP dan Demokrat," kata Ketua Tim Penjaringan Gubernur dan Wagub DPD Gerindra Jabar, Sunatra, saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (11/10/2012).

Diakuinya, segala kemungkinan koalisi masih terbuka. Apalagi sampai sekarang Gerindra belum menjatuhkan pilihan akan berkoalisi dengan partai mana.

"Dan untuk keputusan koalisi itu ranah DPP. Sampai sekarang kita juga masih menunggu keputusan DPP," jelasnya.

Dari tiga partai yang dilirik, Sunatra mengaku jika komunikasi dengan PKS lebih intens. Bahkan PKS sudah dua kali bertemu dengan pengurus DPD Gerindra Jabar, termasuk salah satunya dihadiri Ketua PKS Jabar Tate Qomarudin.

"Kalau dengan PDIP dan Demokrat intinya kita pernah komunikasi juga," ucap Sunatra.

Soal komunikasi dengan pengurus tiga partai itu, ia mengaku belum membicarakannya dengan DPP. Sebelum 14 Oktober, diharapkan DPD dan DPP segera bertemu untuk mempercepat menentukan pilihan.

"Sekarang kan bola ada di DPP, saya tidak bisa bicara lebih jauh. DPD kan belum dipanggil DPP (untuk bicarakan masalah koalisi). Mudah-mudahan sebelum 14 Oktober DPD dan DPP bisa komunikasi, bisa kita yang ke Jakarta atau sebaliknya," tandas Sunatra. (dtb)

Deddy Mizwar Siap Terjun ke Politik

JAKARTA - Lagi dari kalangan selebriti yang meramaikan bursa bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2013.

Aktor senior Deddy Mizwar (57) menyatakan kesiapan untuk maju di pemilukada Jabar. Saat ditemui di sela-sela aksi dukungannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah aktor kawakan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/10), Deddy membenarkan perihal pencalonannya tersebut. Namun, jalan menuju kursi wakil gubernur masih cukup panjang.

“Alam dan sumber daya manusia di Jawa Barat itu sangat potensial,” kata Deddy yang siang kemarin datang ke KPK bersama-sama Slamet Rahardjo Djarot, Djaduk Ferianto, Ahmad Sobary, hingga aktris Olivia Zalianty.

Deddy siap maju dalam pencalonan itu usai digandeng Partai Keadilan Sosial (PKS) dan berpasangan dengan Ahmad Heryawan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jabar.

Pemeran Nagabonar di film Nagabonar ini mengatakan, dirinya siap memimpin jika memang menjadi pilihan rakyat Jabar. “Insya Allah saya siap,” kata mantan Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, itu.

Selain Deddy, ada nama Primus Yustisio (35), yang sekarang menjadi anggota DPR dan diunggulkan menempati posisi sepertinya. “Bisa jadi Primus (yang akan maju dalam pemilukada) karena sudah punya pengalaman di bidang politik,” kata Deddy.

Deddy menilai, suami Jihan Fahira tersebut lebih layak jadi pejabat di Jabar daripada dirinya. “Dia (Primus) jauh lebih baik dan punya banyak pengalaman berpolitik daripada saya,” ujar pria kelahiran Jakarta, 5 Maret 1955, ini.

Primus memang dipastikan maju ke pemilukada Jabar dengan dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) seperti disampaikan Ketua DPP PAN Arya Bima Sugiarto beberapa waktu lalu.

Bagi Deddy, sejak dulu tidak ada keinginan kuat untuk menjadi pejabat di negeri ini. Bukannya tidak tertarik, Deddy menyatakan bahwa dunianya bukan di politik, tetapi seni dan budaya. Apalagi saat ini usianya sudah tidak muda lagi. “Saya kan sudah tua. Lebih bagus cari calon yang muda saja. Itu pilihan yang bagus,” ujar Deddy.

Nama yang populer sebagai selebriti, kata Deddy, bukan berarti memiliki citra yang baik di mata masyarakat. “Image tidak bisa membantu bekerja, kecuali ada niat untuk belajar,” ujarnya.

Jika ada pilihan yang lain, Deddy akan menolak tawaran sebagai bakal calon di pemilukada. “Saya tidak mau berebutan jabatan dengan orang lain,” kata dia.

Saat ini, indikasi Deddy dicalonkan maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ahmad Heryawan itu memang ada. Hanya saja, Deddy mengatakan, “Masih dicari calon yang terbaik.”

Siapa pun calonnya nanti, Deddy akan memberi dukungan, walau nantinya bukan dia yang terpilih. “Saya ini kan orang Bekasi, warga Jawa Barat juga,” katanya.

Sederet nama-nama yang berangkat dari kalangan selebriti yang akan maju di pilkada Jabar, di antaranya Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf (46) yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar. Lalu ada nama Rieke Diah Pitaloka yang diusung dari Partai PDI Perjuangan.

Saat ini sejumlah nama lain pun meramaikan bursa pencalonan gubernur dan wakil gubernur, di antaranya Irianto MS Syafiuddin, mantan Bupati Indramayu, dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Nana Sukarna.(tno)

Nanan Tunggu Pinangan Parpol

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan sampai saat ini belum ada pinangan partai kepadanya terkait pencalonan pada Pilkada Jabar 2013.

Oleh karena itu Nanan belum mengajukan surat pengunduran diri kepada Kepolisian RI utuk keikutsertaannya pada pilkada itu.

"Kalau nanti sudah laku dan dipinang partai, mungkin saya akan mundur dari jabatan Wakapolri, tapi itu tergantung izin Kapolri Jendral Timur Pradopo juga," kata Nanan seusai "Seminar Optimalisasi Kinerja kejaksaan dan Penegakan Hukum terutama Tindak Pidana Korupsi" di Jakarta, Kamis.

Nanan sempat menyampaikan alasan kenapa dia belum dipilih parpol, karena dia selalu menolak model politik transaksional. "Sekarang kesempatan kita untuk mengubah sistem transaksional. Makanya saya belum laku-laku," ujar Nanan.

Sebelumnya sempat tersiar kabar, Nanan akan maju dengan kendaraan politik PDI Perjuangan
Nanan meminta siapapun partai yang akan mengusungnya sependapat dengan sikapnya untuk menghapus sistem transaksional dan menjalankan reformasi birokrasi pada badan pemerintahan.

Menurutnya, kualitas seorang pemimpin terlihat dari bagaimana dia mengorganisir kinerja dan meningkatkan etos kerja bawahan, serta integritas terhadap korps tempat dia mengabdi.
"Bawahan juga berperan dalam mengawasi atasannya, dan perlu berani," katanya.

Nanan Sukarna dilantik menjadi Wakapolri pada 1 Maret 2011. Sebelum mendampingi Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dia pernah menjadi Kadiv Humas Polri tahun 2009-2010 dan Irwasum Polri 2010-2011.

Saat menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat pada 2004 - 2006, Nanan sempat menginstruksikan kepada polisi di bawahnya untuk menggunakan pin anti korupsi. (rol)

DPR Nilai Pendidikan Nasional Belum Temukan Bentuk

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar menyebutkan bahwa digugatnya Ujian Nasional (UN) berimplikasi pada revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, revisi UU Sisdiknas diharapkan bisa menemukan bentuk sistem pendidikan nasional yang ideal.

"Sebaiknya sistem pendidikan nasional kita tinjau kembali karena belum menemukan bentuknya. Jadi kalau ganti Menteri ganti juga kurikulumnya. Kalau sistem sudah terbentuk, siapa pun menterinya, sistem akan tetap berjalan. Oleh karena itu mari kita cari bentuk sistem pendidikan nasional," kata Raihan Iskandar kepada JPNN, Kamis (11/10).

Raihan menjelaskan hal ini juga telah dikemukakannya dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, di Gedung DPR RI, Rabu (10/10) malam.

Terhadap penjelasan Muhammad Nuh yang menyatakan bahwa dengan adanya UN, pola pendidikan kita membuat anak kita stress, tapi stress yang positif, ditanggapi berbeda oleh Politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu. Dia mengatakan akan lebih baik proses belajar mengajar membuat peserta didik merasa nyaman.

"Alangkah baiknya jika anak-anak belajar dengan nyaman, bukannya malah dibuat stress. Hasilnya pun akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ide, kreativitas dan potensinya akan muncul. Makanya tidak heran mahasiswa-mahasiswa kini, yang merupakan produk UN, mengalami penurunan daya nalar dan daya kritisnya, berbeda dengan periode-periode sebelumnya," tegas Raihan.

Raihan juga menjelaskan agar UN menjadi pemetaan siswa sejak dini. Sebagai perbandingannya menurutnya, di Belanda tidak ada UN, tapi sejak dini sudah ada pemetaan potensi, minat dan bakat siswa. Artinya, jika pemerintah tetap ingin memberlakukan UN, menurutnya boleh-boleh saja asalkan UN tidak menjadi penentu kelulusan. (jpo)

Pilgub Jabar Bisa Jadi Bertabur Bintang

BANDUNG - Provinsi Jawa Barat akan menggelar pemilihan gubernur (pilgub) pada 2013 mendatang. Diperkirakan Pilgub Jabar ini bakal bertabur bintang atau artis. Selain incumbent, Dede Yusuf yang kini Wakil Gubernur, disebut-sebut beberapa artis seperti Rieke Dyah Pitaloka, Dessy Ratnasari, Deddy Mizwar hingga Tina Talisa akan turut meramaikan perhelatan nanti.

Fenomena yang tak kalah menarik dari Pilkada DKI beberapa waktu silam dengan tampilnya pasangan Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang, Pilgub Jabar 2013 juga diramalkan akan berlangsung ketat. Yang pasti Pilgub Jabar akan bertabur artis.

Dede Yusuf, artis yang kini menjabat Wagub Jabar, dipastikan maju dalam pilgub nanti. Selain Dede, ada juga artis yang kini anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka, kemudian ada Dessy Ratnasari, Deddy Mizwar, Primus Yustisio hingga presenter Tina Talisa. Bahkan Deddy Dores sudah mendaftarkan diri sebagai calon wakil gurbenur dari perseorangan, namun tidak lolos tahap verifikasi dukungan suara minimal.

Menurut hasil survei dari beberapa lembaga survei, masyarakat lebih mengenal tokoh politik yang berasal dari kalangan artis. Dari 19 nama yang disodorkan Lingkaran Survei Indonesia, enam nama yang menempati urutan atas tingkat pengenalan adalah Dede Yusuf, Primus Yustisio, Rieke 'Oneng' Dyah Pitaloka, Tantowi Yahya, Dedi Gumelar alias Miing, dan Nurul Arifin.

Primus disebut-sebut akan digandeng Dede Yusuf. Sementara Rieke digembar-gemborkan akan berduet dengan Teten Masduki. Namun, Ketua PDI Perjuangan Jabar menyebutkan Rieke rieke akan duet dengan Dede.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera diam-diam akan meminang antara Deddy Mizwar, Dessy Ratnasari atau Tina Talisa untuk dipasangkan sebagai calon wakil gurbenur dari Ahmad Heryawan. Artis yang juga anggota DPR saat ini Rachel Maryam pun menyatakan siap maju sebagai cagub atau cawagub Jabar dari Partai Gerindra.

Sementara dari hasil survei Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika Universitas Padjajaran Bandung menyimpulkan Dede Yusuf merupakan calon terkuat untuk Pilgub Jabar 2013 dengan perolehan 34,3 persen. Sedangkan incumbent Ahmad Heryawan memperoleh 19,7 persen.

Karim Suryadi, pengamat komunikasi politik Universitas Pemdidikan Indonesia Bandung, artis dengan kepopulerannya mampu menarik pemilih.

"Karakter pemilih Jabar yang melek media memungkinkan mereka memilih cagub dan cawagub dari kalangan artis," kata Karim.

Artis cenderung diposisikan sebagai votte getter, yakni mesin pengumpul suara atau penjaga stabilitas suara. Popularitasnya memudahkan untuk sosialisasi dan menggaet suara pemilih. (jpo)

Anggaran untuk Gedung Baru KPK Didesak Segera Direalisasikan

JAKARTA - Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk segera direalisasikan. Pasalnya, gedung baru dinilai merupakan kebutuhan mendesak bagi KPK.

Desakan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al Habsy, di Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR akhirnya memutuskan mencabut tanda bintang anggaran pembangunan gedung baru KPK. Keputusan itu diambil dalam rapat internal setelah Komisi III mendengar kembali keluhan KPK dalam rapat kerja. Semua fraksi di Komisi III sepakat untuk mencabut tanda bintang di anggaran pembangunan gedung baru KPK.

Dalam rapat membahas rencana kerja dan anggaran 2013 di Komisi III, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengajukan anggaran untuk KPK sebesar Rp 698,7 miliar, termasuk untuk pembangunan gedung baru.

Aboe Bakar mengatakan, setelah disetujui Komisi III, alokasi anggaran pembangunan masih akan dibahas di Badan Anggaran DPR. Jika disetujui, maka anggaran akan dialokasikan untuk tahun 2013.

Aboe Bakar menambahkan, pihaknya berharap gedung baru nantinya bisa menjadi "doping" bagi KPK untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, seperti proyek Hambalang, wisma atlet SEA Games, dan dana talangan bagi Bank Century.

"Untuk mendukung penindakan kasus korupsi, kami juga mendukung perimbangan anggaran untuk kepolisian dan kejaksaan. Nantinya anggaran penyelidikan, penyidikan, dan penuntuan semuanya sama, baik di KPK, Kejaksaan, maupun Polri. Saya kira ini entry point penting untuk mempercepat pemberantasan korupsi," pungkas Aboe Bakar.

Seperti diberitakan, KPK sudah berkali-kali mengajukan pencabutan tanda bintang kepada Komisi III lantaran kondisi gedung baru KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, tak lagi memadai. Dampaknya, KPK sulit menambah sumber daya manusia, khususnya penyidik, dan tak ada lagi ruang untuk menyimpan dokumen.

Akibat pemberian tanda bintang, Kementerian Keuangan tidak bisa mengucurkan anggaran untuk gedung baru KPK. Berbagai alasan dipakai para politisi Komisi III untuk menahan-nahan pengucuran dana.

Mereka meminta KPK mencari terlebih dulu gedung milik negara yang tak terpakai. Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah memastikan tidak ada gedung negara yang bisa dipakai KPK.

Ada pula yang memakai alasan KPK lembaga ad hock sehingga tak perlu memiliki gedung baru. Alasan lainnya, agar melakukan penghematan, KPK menunjukkan kinerja terlebih dulu; dan berbagai alasan lain. (kpo)

Rakernas PDI-P Tak Bahas Capres

SURABAYA - Rakernas II PDI-P di Surabaya, Jawa Timur yang dimulai hari ini akan mengevaluasi dan memantapkan koordinasi antarstruktur partai, anggota legislatif, dan petugas partai di eksekutif.

Rakernas tidak membahas masalah pencalonan presiden (capres) di pemilu 2014. Masalah capres, PDI-P tetap mengacu pada keputusan Rakernas I di Bandung, Jawa Barat, Desember 2011, yakni penentuan capres diserahkan  sepenuhnya pada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, untuk  menentukan siapa figur yang tepat diusung partai itu di pemilu  presiden (pilpres) 2014.

Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pada saatnya nanti PDI-P akan menentukan capresnya. "Bisa sebelum atau sesudah pileg," katanya di Surabaya.

Rakernas II, katanya, akan lebih mencermatimasalah-masalah politik dalam negeri serta masalah internasional yang memengaruhi situasi ekonomi dan  politik nasional.

Tantangan atas politik kebangsaan seperti isu-isu sara dan ancaman pada Bhineka Tunggal Ika, skenario menghadapi keadaan darurat bangsa seperti  persoalan kedaulatan ketahanan pangan nasional serta dampak krisis akibat  kapitalisme global dan gelagat dinamikanya di Indonesia.

Juga bagaimana  menjabarkan politik legislasi nasioal berbasis idiologi Pancasila 1 Juni.

Selain itu, akan fokus membahas persiapan rekruitmen  calon anggota legislatif (caleg) di pemilu legislatif (pileg) 2014.

"Rakernas akan menghasilkan rekomendasi politik partai yang harus dijalankan oleh semua pihak terutama pemerintahan yang berkuasa demi terwujudnya kehidupan rakyat yang adil dan sejahtera," kata Tjahjo.

Rakernas II dibuka Megawati, Jumat siang, dihadiri sekitar 1.500 peserta dari seluruh Indonesia. Terdiri dari struktural partai di tingkat pusat dan daerah provinsi, kabupaten, kota.

Para kepala daerah dn wakil kepala daerah dari PDI-Per serta pimpinan DPRD juga ikut dalam Rakernas.

Wakil Ketua Steering Committee Rakerna II PDI-P Andreas Hugo Perreira menambahkan, terkait persiapan rekruitmen caleg partai, akan dilakukan pematangan pemahaman terhadap aturan perundangan yang baru seperti UU  tentang Pemilu Legislatif yang mengatur tentang sistem pemilu.

Dengan demikian, rekrutmen caleh yang tepat, dengan daerah pilihan yang tepat.

Semua caleg PDI-P ke depan akan  dilakukan psikotes, utk menguji kemampuan psikis partai untuk menjadi anggota legislatif yang baik.

Mengenai  pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat menurutnya tidak secara khusus dibahas dalam Rakernas II .

"Tetapi tentu konsultasi dan informasi bisa dilakukan secara informal antara dpp-dpd dan dpc pada forum Rakernas ini," katanya. (bsc)

170 Kepala Daerah dalam Proses Hukum KPK

JAKARTA - Divisi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi Rahim mengatakan, lebih dari 170 kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) kini dalam proses hukum.

"Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu kini sedang didalami dan menjadi perhatian KPK," kata Dedi pada seminar nasional yang digelar Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, salah satu faktor penyebab indikasi kasus korupsi di lapangan karena budaya birokrat dan ketidakmampuan mengelola keuangan daerah dengan baik dan sehat. Karena itu, keberadaan KPK selain melakukan monitoring atau pemantauan, juga bertugas mengubah prilaku birokrat.

"Termasuk mendorong penegakan hukum yang konsisten. Ini dapat mencontoh Singapura yang membuat aturan yang simpel dan konsisten," katanya.

Salah satu contoh aturan tersebut adalah aturan tentang larangan membuang sampah di sembarang tempat sejak tahun 1980-an sudah diterapkan hingga saat ini dan konsisten dijalankan.
Sedang faktor lain yang harus dibangun adalah pendidikan integritas.

Ia mengatakan, KPK sudah mencoba memberikan pendidikan integritas melalui jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, misalnya melalui program Kantin Kejujuran.

Workshop Nasional yang mengusung tema "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel untuk Pencapaian MGD`s  tahun 2012" juga dirangkaikan dengan "Info Fair" yang diikuti sedikitnya 25 stand pameran, serta pemberian penghargaan kepada anggota DPRD yang mendorong kinerja Pemda. (kic)

Macan Center Berharap Pendamping Dede Yusuf Perkuat Peluang Menangkan Pilgub

BANDUNG - Macan Center, tim sukses Dede Yusuf, berharap siapapun pendamping Dede Yusuf bisa membuat peluang memenangkan Pilgub Jabar 2013 semakin kuat.

"Pendamping Dede Yusuf harus menambah dukungan masyarakat, dukungan parpol di legislatif, dan menambah sumber daya pemenangan," kata Ketua Macan Center, Achdar Sudrajat, Kamis (11/10/2012).

Diakui Achdar, peluang Dede Yusuf memenangkan pilgub memang terbuka lebar. Namun alangkah lebih baik jika calon wakil gubernur Dede Yusuf punya dukungan kuat juga dari masyarakat.

Meski demikian, Achdar menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan calon wagub pada Dede Yusuf dan DPP Demokrat. "Macan Center menyerahkan sepenuhnya pada Dede Yusuf dan DPP untuk terus membangun format koalisi dengan partai lain," ucapnya.

Soal waktu pendaftaran pasangan calon ke KPU Jabar yang dimulai pada 4 November, Achdar menyatakan tidak masalah bagi Macan Center. Waktu yang ada dinilai tidak mepet untuk menjalin koalisi dan penentuan calon wakil gubernur.

"Waktu yang ada masih cukup untuk menjalin komunikasi," ucap Achdar. (dtb)

Perubahan Status Empat PTS Terkendala Lahan

BANDUNG -Empat perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat yang akan diubah statusnya ke perguruan tinggi negeri (PTN) sampai saat ini belum bisa memenuhi persyaratan yang diberlakukan. Padahal perubahan status menjadi PTN tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu.

“Kalau targetnya ya sudah terlampaui, harusnya tahun lalu,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Djoko Santoso, saat menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), di Depok, Kamis (11/10).

Dia mengatakan, kendala terbesar dalam perubahan status tersebut adalah lahan. Untuk menubah status menjadi PTN, perguruan tinggi harus memiliki luas lahan berdasarkan persyaratan yang berlaku. Lahan tersebut, disediakan oleh pemerintah daerah. Empat perguruan tinggi yang akan dijadikan PTN tersebut adalah Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Politeknik Sukabumi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan Universitas Singaperbangsa Karawang.

Djoko mengatakan, Kemendikbud akan melakukan evaluasi jika ternyata perubahan status tersebut menjadi tersendat. “Ya kita lihat nanti, tapi sekarang diupayakan agar perubahan status ini bisa terealisasi,’ujar dia.

Perubahan status PT tersebut juga diharapkan dapat membantu meningkatkan Angka Partisipasi kasar di Jawa Barat. Menurut Djoko, Povinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PT di Indonesia. "Kalau orang bilang APK terendah ada di Indonesia bagian timur salah besar.APK terendah justru ada di Jawa Barat dan Banten," kata dia.

Menurut Djoko, faktor utama rendahnya APK adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan penduduk Indonesia bagian timur dengan Jabar lebih banyak penduduk miskin di wilayah Jabar. Sebab, jumlah penduduk Jabar lebih banyak dibanding wilayah Indonesia timur.

Untuk meningkatkan APK, kata dia, dibutuhkan pengembangan sarana pendidikan. Djoko meminta PNJ berperan aktif meningkatkan APK Jabar karena lokasinya berada di Depok. "Depok juga kan merupakan bagian dari Jabar," katanya.

Direktur PNJ Abdillah, mengatakan dirinya menyambut baik pernyataan Djoko tersebut. Dia mengatakan, dengan lahirnya UU Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 maka PNJ dapat berperan aktif melakukan pengembangan kualifikasi dosen, yaitu ke jenjang strata 2 dan strata 3. "UU tersebut mengizinkan pendidikan politeknik menyelenggarakan program S1, S2, dan S3 terapan," kata dia.

Abdillah menambahkan, PNJ harus siap memanfaatkan amanat UU Pendidikan Tinggi tersebut dengan visi menjadikan PNJ politeknik berkelas dunia pada tahun 2029 mendatang. "Dengan begitu kita dapat memberi sumbangsih pada negara dan wilayah," katanya.(pro)

Anggaran Renovasi Pagar Pakuan 400 Juta

BANDUNG - Pagar Gedung Negara Pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Ahmad Heryawan akan direnovasi. Untuk renovasi itu, Pemprov Jabar sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 400 juta.

"Nilai anggaran untuk renovasi itu sekitar Rp 400 juta," ujar Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (11/10/2012).

Untuk renovasi pagar yang hanya menambah tinggi tanpa mengganti pagarnya, nominalnya memang tidak kecil. "Iya, jumlahnya tidak kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Tapi yang jelas, jumlah anggaran segitu sangat memadai," jelasnya.

Ruddy mengatakan, anggaran itu sudah dialokasikan di APBD Pemprov Jabar tahun anggaran 2012. "Itu masuk APBD murni," cetusnya.

Soal proses pembangunan, nantinya akan dilakukan pihak swasta yang menang lewat proses tender. "Tendernya sekarang sedang berjalan prosesnya, mudah-mudahan pertengahan Oktober sudah ada pemenangnya sehingga renovasi bisa segera dilakukan," tuturnya.

Targetnya, renovasi dilakukan pertengahan Oktober setelah pemenang tender diumumkan. Sementara pada Desember, renovasi diharapkan sudah selesai.

"Selain pagar, dua pos pengamanan juga akan direnovasi. Anggaran Rp 400 juta itu sudah termasuk renovasi pos pengamanan," tandas Ruddy.

Pagar itu nantinya akan ditinggikan sekitar 20-40 sentimeter, disesuaikan dengan kondisi sekitar. Pagar hanya ditambah tingginya tanpa mengganti pagar. Nantinya, di pagar itu akan ada ornamen seperti simbol kujang untuk mempercantik penampilan Gedung Negara Pakuan.

Alasan ditinggikannya pagar karena selama ini tingginya dinilai relatif rendah. Hal itu dikhawatirkan berdampak buruk pada faktor keamanan. (dtb)

Cagub Jabar dari Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

BANDUNG - Gerindra Jawa Barat saat ini masih menunggu keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, merilis nama yang telah diajukan pada Juli 2012 lalu. Mereka berharap pada 14 Oktober 2012 mendatang, nama itu sudah keluar berikut koalisinya. Sebab Gerindra tidak bisa mengusung satu paket, mengingat hanya memiliki 8 kursi.

"Posisinya saat ini sudah ada dalam pembahasan di Jakarta. Sekarang memang injury time. Tapi kita hanya bisa menunggu keputusan Jakarta. Siapa yang akan diusung dan akan di koalisi kita tidak tahu," kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jabar, Sunatra, saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kamis (11/10).

Waktu ideal sendiri, kata Sunatra, adalah 14 Oktober 2012. Sehingga sebelum massa pendaftaran ke KPU Jawa Barat yakni 4 November 2012 calon yang sudah didapat nantinya bisa disosialisasikan dulu ke masyarakat.

"Kan pasti butuh perkenalan, sebelum dikawinkan (koalisi-red) sehingga kami sudah sampaikan, pertengahan sudah harus keluar, jadi tanggal 15-30 Oktober itu masa pacaran dulu," terangnya.

Dia menuturkan DPD Partai Gerindra Jabar telah menyerahkan 12 nama yang diminta untuk mengikuti proses penjaringan kepada Badan Seleksi Pilkada DPP Partai Gerindra.

Nama itu termasuk hasil penjaringan, verifikasi faktual, penilaian visi misi balon, yang diikuti seluruh peserta proses penjaringan pada Mei 2012 lalu.

Ditanya mitra koalisi, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Namun dia tidak menutup kemungkinan empat partai yang saat ini belum mengusung nama bisa saling lirik.

"Kan kita tahu Calon Gubernur yang sudah pasti itu Dede Yusuf (Demokrat), Ahmad Heryawan (PKS) dan Yance (Golkar). Sementara PDIP, PKB, PAN, PPP belum menentukan sikap. Semua masih bisa terjadi," ungkapnya. (mdc)

Potensi Wisata Jabar Dipamerkan di Selandia Baru

BANDUNG - Masih jarang warga Selandia Baru yang berwisata ke Jawa Barat. Umumnya mereka hanya berkunjung ke Bali, meski ada juga yang menanyakan tujuan wisata di Jawa Barat.

"Umumnya warga Selandia Baru relatif tidak heterogen. Mereka suka akan tampilan budaya dan kurang suka belanja," kata Wakil Ketua II Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Jabar Merry Ameriawati Atmadibrata saat pertemuan tim misi promosi kesenian dan kebudayaan Jawa Barat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Kamis (11/10/12).

Menurut Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Jabar, Siti Tohariyah, meski pasar potensial wisatawan ke Jawa Barat berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, tidak dilupakan pasar-pasar baru di kawasan terdekat seperti Selandia Baru. "Pada kesempatan Festival Indonesia di Auckland, kami diundang kedubes RI di Selandia Baru untuk tampil, maka rombongan tim promosi dari berbagai unsur akan memenuhi undangan tersebut. Kami akan membawa seni tari dan juga seni musik, yaitu angklung, termasuk produk batik khas Jawa Barat," katanya.

Sementara Kepala Seksi Promosi Disparbud Jabar, Rina Rohana menambahkan, Indonesia Fair sudah tiga kali diadakan di Selandia baru. Jawa Barat turut berpartisipasi pada penyelenggaraan pertama tahun 2010, dan kini yang kedua kalinya pada penyelenggaraan yang ketiga. "Rombongan akan berangkat pekan depan dan kembali sebelum Iduladha," tuturnya. (pro)

Pengedar Ganja Lintas Daerah Ditangkap di Cimahi

CIMAHI - Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, Jawa Barat (Jabar), membekuk lima sindikat pengedar ganja. Polisi pun menyita barang bukti ganja kering sebanyak tiga Kilogram.

Dua di antara lima tersangka yaitu pasangan suami istri berinisial LS dan ZN. Pasangan asal Cimahi itu mengaku menjual narkoba sejak tiga bulan silam untuk kebutuhan keluarga.

Tiga pelaku lain, yakni AG, SP, dan AN, merupakan satu jaringan yang terlibat perdagangan ganja di wilayah Jabar. Kelimanya bekerja sama mengedarkan narkoba di sekitar tempat tinggal mereka.

Polisi menjerat kelima tersangka dengan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kelimanya diancam hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimal 20 tahun kurungan. (mto)

KONI Jabar Minta Kejelasan PON Remaja

BANDUNG - : KONI Jawa Barat meminta kejelasan tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja tahun 2013 yang hingga kini masih sebatas wacana.

"Baru ditetapkan tempatnya saja di Surabaya, sedangkan waktu pelaksanaan dan cabang yang akan dipertandingkan belum jelas. Ini perlu segera ditetapkan," kata Sekretaris KONI Jabar Ny Lili Rolina di Bandung, seperti dilaporkan Antara, kemarin.

Menurut Lili, kejelasan tentang waktu, cabang olahraga, dan kuota atlet bagi setiap daerah itu perlu untuk penyusunan anggaran pembinaan dan pelatihan atlet guna PON tersebut. Pasalnya, menurut Lili, persiapan untuk PON Remaja tidak jauh beda dengan atlet senior yang berlaga di ajang PON XVIII di Riau, beberapa waktu lalu. Indeks pembiayaan dan persiapannya tidak jauh beda.

"Diharapkan penetapan itu dilakukan dalam beberapa hari ke depan, pasalnya untuk penyusunan anggaran dan menentukan tahapan pelatihan atlet yang akan dikirim ke ajang itu," kata Ny Lili.

Di sisi lain, lanjut Lili, perlu ada payung hukum yang jelas yang melandasi pelaksanaan PON Remaja, sehingga ada pijakan jelas bagi KONI di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan atlet secara maksimal. PON Remaja baru pertama kali ini akan digelar, namun diharapkan persiapan dilakukan matang karena misi dan output-nya sama, yakni utuk mencetak prestasi seperti halnya PON yang diikuti atlet senior.

"Yang pasti KONI Jabar akan melakukan persiapan secara sungguh-sungguh seperti halnya persiapan PON lalu," kata Lili.

Belum adanya kepastian tentang PON Remaja itu tidak hanya membingungkan KONI Jabar, tetapi juga KONI-KONI daerah lainnya di Indonesia. Bila sudah ada kejelasan, Lili menambahkan, diharapkan pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, segera menyosialisasikan ke daerah.

Sementara itu, pada 6-8 Oktober 2012 digelar rapat evaluasi pelaksanaan PON XVIII/2012 di Pekanbaru. Ny Lili, yang mewakili KONI Jawa Barat, sekaligus menjenguk Kontingen Peparnas Jawa Barat menyebutkan tiga hal penting dalam pertemuan itu, di antaranya evaluasi pelaksanaan PON XVIII/2012, pembahasan tentang PON Remaja yang akan dibahas kemudian, serta harapan kepada tuan rumah PON XIX/2016 yakni Jabar untuk melakukan persiapan lebih awal guna penyelenggaraan PON yang lebih baik. (sko)

Gerindra Lirik Teten Masduki

BANDUNG - Meskipun telah memiliki 12 nama yang ikut penjaringan bakal calon gubernur dan calon wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) membidik aktivis antikorupsi Teten Masduki.

"Nama Teten memang kami akui masuk dalam lirikan. Bahkan kami pernah menanyakan keseriusan Teten untuk maju pada Pilgub Jabar 2013 nanti," kata Ketua Tim Penjaringan DPD Partai Gerindra Jabar Sunatra saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (12/10/2012).

Menurut Sunatra, kapasitas dan popularitas Teten Masduki dinilai layak memimpin Jawa Barat. Namun, belum ada pernyataan resmi soal kesiapan Teten untuk diusung Partai Gerindra. "Beliau memang asli Jabar. Kami melihat Teten bukan dari hasil survei saja, tetapi investigasi. Kita masih terbuka walaupun waktunya sudah mepet," tuturnya.

Sunatra menegaskan, keputusan soal mengusung nama dan koalisi berada di pengurus pusat. "Sekarang kita dalam posisi menunggu keputusan pusat," ujarnya.(ino)

PKS Dekati Deddy Mizwar untuk Cawagub

JAKARTA - Konstelasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat makin ramai diisi sejumlah tokoh yang berpotensi memiliki persaingan tinggi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap kembali mengusung incumbent Ahmad Heryawan sebagai calon gubernur mulai menemukan calon wakil gubernur pendamping. Artis kawakan Deddy Mizwar, tampaknya, menjadi kandidat terkuat PKS untuk mendamping Heryawan bersaing dalam pilgub Jabar.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik saat dikonfirmasi tidak membantah isu tersebut. Menurut dia, posisi Deddy memang dipertimbangkan untuk menjadi cawagub mendampingi Heryawan. Namun, belum ada kepastian apakah Deddy menerima tawaran itu. "Ada komunikasi. Tapi, semua masih dalam proses," ujar Mahfudz di gedung parlemen, Jakarta, kamis (11/10).

Menurut Mahfudz, hal yang sudah bisa dipastikan adalah pencalonan kembali Heryawan sebagai cagub mewakili PKS. Keputusan itu sudah secara bulat diputuskan internal PKS. Sosok cawagub pilihan itulah yang saat ini menjadi pertimbangan PKS. "Pendamping Pak Heryawan harus orang yang memiliki visi kuat membangun Jawa Barat," ujar Mahfudz.

Upaya untuk mendekati Deddy, ujar Mahfudz, sudah dilakukan melalui berbagai jalur. Lewat jalur formal misalnya, PKS melakukan komunikasi secara langsung dengan aktor yang terkenal memerankan Nagabonar itu. "Komunikasi secara pribadi melalui Pak Heryawan juga dilakukan," ujar ketua Komisi I DPR itu.

Namun, upaya PKS untuk mencalonkan pasangannya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Jumlah 13 kursi yang dimiliki belum cukup bagi PKS untuk mencalonkan secara mandiri. Mahfudz menyatakan, sejumlah pendekatan dilakukan PKS untuk menggandeng partai lain dalam koalisi. "Ke PDIP sudah melakukan komunikasi, Hanura sudah, Gerindra juga sudah, termasuk pendekatan ke perseorangan," kata Mahfudz.

Jika dilihat dari peluang, tampaknya PKS sulit menggandeng PDIP karena sudah memiliki calon sendiri. Sangat mungkin PKS bakal menjalin koalisi bersama Partai Hanura. (jpo)

MK Tolak Gugagatan Terhadap Pasangan Atty-Sudiarto

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pemohon sengketa pemilihan umum kepada daerah Kota Cimahi. Baik perkara Nomor 62/PHPU.D-X/2012 yang diajukan pasangan Gantira Kusumah - Bambang Suprihatin dan Cecep Rustandi-Eman Sulaeman maupun perkara Nomor 61/PHPU.D-X/2012 yang diajukan pasangan Supiyardi-Encep Saepulloh.

"Mengadili, menyatakan menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tegas Achmad Sodiki, saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2012).

Dalam pertimbangannya, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon yang mempersoalkan lima pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh KPU Cimahi dan Walikota Cimahi tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup dan tidak beralasan menurut hukum. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada Cimahi mencapai 250.993 dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 358.252.

Mengenai dalil penetapan DPT yang tidak dihadiri Panwas dan DPT ditetapkan dua kali, mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan secara hukum. Karena sesuai bukti, jumlah DPT yang ditetapkan sudah direkomendasikan ke Panwaslu untuk diperbaiki. PPK kemudian mendata ulang DPT dan hasilnya disahkan dalam rapat pleno KPU Cimahi, berikut disetujui oleh tim pasangan calon.

Dalil keterlibatan Walikota Cimahi dalam pemenangan Atty Suharti-Sudiarto, setelah memperhatikan bukti dan fakta di persidangan, mahkamah berpendapat pelanggaran tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, karena hanya terjadi secara sporadis. Terlebih, fakta di TPS perumahan Pemda yang merupakan perumahan pegawai negeri sipil yang mendapatkan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

"Dalil pemohon terbukti dilakukan oleh Walikota Cimahi maupun aparat birokrasi, seperti lurah dan camat yang menghadirkan para Ketua RT, Ketua RW, para guru ataupun Kader PKK," ucap hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi.

Namun kata dia, jika dikatakan bahwa Walikota Cimahi melakukan tindakan secara terstruktur, sistematis dan masif menurut mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Begitu juga dalil pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dinilai pemohon secara signifikan mempengaruhi perolehan suara calon tertentu.

Dengan adanya putusan ini, MK mempertegas keputusan KPU Kota Cimahi Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi. Khususnya penetapan perolehan suara nomor 1 Gantira Kusumah - Bambang Suprihatin sebesar 9.544 3,99%, pasangan nomor 2 Supriyadi - Encep Saepulloh 93.090 38,88%, nomor 3 Atty Suharti-Sudiarto 98.808 41,27%, nomor 4 Cecep Rustandi-Eman Sulaeman 26.410 11,03% dan nomor urut 5 Ahmad Ramli Assagaf-Jumadi 11.566. 4,83%

Diketahui sebelumnya, KPU Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat (Jabar) digugat empat pasang calon kepala daerah Kota Cimahi. Mereka menggugat ke MK karena keberatan terhadap keputusan KPU Kota Cimahi Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Yakni oleh pasangan calon nomor urut 1 Gantira Kusumah - Bambang Suprihatin, pasangan nomor urut 4 Cecep Rustandi - Eman Sulaeman dan pasangan nomor urut 5 Ahmad Ramli Assagaf dan Jumadi dalam satu gugatan, serta gugatan pasangan nomor urut nomor 2 Supriyadi - Encep Saepulloh. (ino)

Lima Pilihan Lokasi Belanja di Bandung

BANDUNG - Kota Bandung tak lepas dari wisata belanja. Mulai dari factory outlet, distro, sampai pasar pakaian bekas menjadi tujuan wisatawan saat akhir pekan. Inilah 5 surga belanja untuk akhir pekan Anda di Kota Kembang.

Wisata kuliner dan belanja adalah kegiatan favorit wisatawan saat berkunjung ke Kota Kembang. Deretan Factory Outlet (FO) menjajakan pakaian murah dan berkualitas. Distro menyuguhkan barang hasil kreativitas mojang-jajaka. Pokoknya, Anda tak akan kehabisan tempat untuk belanja murah!

Ada 5 tempat yang pas untuk wisata belanja akhir pekan di Kota Kembang, dihimpun detikTravel, Minggu (7/10/2012):

1. Jalan Cihampelas

Sudah puluhan tahun Jalan Cihampelas menjadi sentra jins buatan mojang-jajaka Bandung. Patung-patung superhero raksasa masih berdiri gagah di banyak toko. Spiderman, Rambo, Superman.. Mungkin inilah satu-satunya jalan di Indonesia yang jadi 'markas'nya superhero!

Deretan toko menjual aneka jins dan kaos, serta pernak-pernik unik di beberapa toko nyentrik. Ada toko yang menjual barang khas Indian, mayoritas terbuat dari kulit. Anda juga bisa melipir ke Cihampelas Walk alias Ciwalk, yang punya suasana nyaman dan asri.

2. Jalan Riau & Jalan Dago

Inilah dua jalan yang punya deretan FO dan distro. Mulailah dari Jalan Riau. Susuri For Men, Terminal Tas, De Secret, Heritage, Oasis, hingga tiba di perempatan Jalan Dago.

Bandung Indah Plaza (BIP) bisa juga disambangi untuk beristirahat dan keliling mal anak gaul Bandung ini. Tapi kalau mau lanjut belanja, beloklah ke sebelah kanan. Mulailah menyusuri Jalan Dago dari Donatello, Jet Set, Up Town, Grande, Blossom, DSE, dan seterusnya.

Di jalan Sulanjana dan Sultan Agung, Anda bisa menemukan deretan distro mulai dari 347, De Loops, Flashy, dan Blackjack.

3. Pasar Cibaduyut

Sama seperti Cihampelas, sudah puluhan tahun Jalan Cibaduyut dikenal wisatawan. Tapi alih-alih menjual jins, jalan ini adalah sentra pembuatan dan penjualan sepatu yang terkenal kualitasnya.

Kalau menyusuri Jalan Soekarno-Hatta dari arah Cibiru, setelah Terminal Leuwi Panjang Anda akan tiba di perempatan dengan patung sepatu besar di tengahnya. Itulah pertanda Anda harus mengambil jalur kiri, masuk ke Jalan Cibaduyut.

Toko-toko penjual sepatu berderet di kanan-kiri. Asli buatan dalam negeri! Ada yang untuk pria, wanita, anak-anak. Kets, kulit, sampai bahan beludru, semuanya ada di sini. Harga sepatunya sangat terjangkau lho!

4. Pasar Induk Gedebage

Gedebage tak hanya menjual apa yang biasanya dijual di pasar, seperti buah, sayur, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar Induk Gedebage di Jalan Soekarno-Hatta ini juga terkenal sebagai sentra pakaian bekas yang dijual sangat murah!

Anda mungkin tak akan mendapati suasana nyaman ala mal atau pusat perbelanjaan lain. Tapi inilah tempat Anda membeli baju dengan harga yang sangat murah, mulai dari Rp 5.000 saja! Tinggal pilih yang kualitasnya bagus, dan menawarlah.

Tak hanya baju, Pasar Induk Gedebage juga menjual jins, jaket, tas, sepatu, topi, dan beragam aksesori pakaian lain. Kalau di Jakarta, Gedebage mirip seperti Pasar Senen.

Kalau Anda tidak berminat membeli untuk diri sendiri, Pasar Induk Gedebage adalah tujuan pas saat ingin berbelanja untuk berderma. Anda bisa menyumbangkan banyak baju kepada orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat yang ditimpa bencana.

5. Pasar Baru dan ITC Kebon Kelapa

Gang Tamim yang letaknya dekat dengan Pasar Baru adalah sentra penjualan kain meteran. Aneka bahan mulai dari jins hingga katun dan chiffon tersedia dalam berbagai motif dan warna. Pasar Baru itu sendiri menjual banyak koleksi pakaian, mulai dari eceran hingga grosiran.

Begitu pula di ITC Kebon Kelapa. Terletak dekat dengan Pasar Baru, ITC juga menyuguhkan aneka barang dengan harga murah. Sssst, dua tempat ini adalah tujuan para pemilik toko di Jakarta untuk belanja kain dan pakaian!. (dtb)

Mantan Sekwan Kota Bandung Masuk Rutan Kebonwaru

BANDUNG - Mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) Kota Bandung, EH yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Kota Bandung, Ebet Hidayat dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Bandung selasa sekitar pukul 12.30. EH dijadikan tersangka hingga akhirnya ditahan karena diduga korupsi dana rapat panitia khusus (pansus) tahun 2008 hingga 2009. Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp 690 juta. Dalam kasus ini, juga turut ditahan dua tersangka lainnya EEF dan AK keduanya masih aktif bertugas di Sekwan Kota Bandung.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bandung, Rinaldi Umar mengungkapkan, penahanan tersangka itu seiring ditingkatkannya dari penyidikan ke penuntutan. "Untuk memudahkan pemeriksaan makanya ketiga nya ditahan," katanya.

Semua tersangka diduga telah melakukan mark up dana rapat panitia khusus (Pansus) di hotel-hotel. "Anggaran yang digunakan dari masing-masing pertahunnya. Akibat perbuatannya kerugian APBD Kota Bandung sekitar Rp 690 juta," katanya, Selasa siang.

Umar mencontohkan salah satu bentuk mark up yang dilakukan tersangka ini, misalnya dana peruntukan untuk rapat panitia adalah Rp 10 juta. Dia naikan menjadi Rp 20 juta. Aksi kotornya tersebut berlangsung hingga tiga tahun. "Anggaran yang digunakan ya dari masing-masing tahun tersebut," katanya.

Ketiga tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang Undang tentang tindakpidana korupsi. "Mudah-mudaha dalam seminggu kedepan kasusnya bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," katanya. (pro)

Dewan Soroti Kinerja Dishub Kota Bandung

BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang belum menunjukkan kinerja maksimal hingga saat ini. Hal itu terlihat dari masih banyaknya persoalan di bidang transportasi yang semrawut.

"Memang Kepala Dinasnya baru diganti, tapi kan kinerjanya belum dirasakan masyarakat secara langsung sampai sekarang, harusnya sudah ada gebrakan lah," ucap Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (8/10/12).

Seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya yaitu Prijo Soebiandono memasuki masa pensiun pada awal tahun 2012, dan kemudian digantikan sementara oleh Asisten I Ubad Bachtiar sebagai Plt. Kadishub. Serah terima jabatan Kadishub secara resmi dilakukan pada 6 September 2012 kepada Ricky Gustiadi, yang sebelumnya menjabat Kabid Lalu Lintas dan Parkir di Dishub Kota Bandung.

Entang mengatakan, hingga saat ini pihaknya juga belum melihat adanya peningkatan kinerja Dishub dalam pemecahan masalah transportasi di Kota Bandung. Beberapa program penting yang seharusnya menjadi gebrakan tahun ini, lanjut dia, juga belum terlihat realisasinya.

Dia mencontohkan, persoalan operasionaliasi Trans Metro Bandung (TMB) Koridor I Jurusan Cibiru-Cibeureum, selter permanen TMB yang terus terbengkalai, penataan parkir liar, penggembokan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan, hingga target operasionalisasi TMB Koridor II yang seharusnya bisa dijalankan akhir tahun ini.

"Seharusnya dalam waktu satu bulan ini ada beberapa persoalan yang bisa diselesaikan, tapi kan sampai saat ini belum ada," katanya.

Entang juga menegaskan, akan menagih janji Wali Kota Bandung jika nantinya dalam waktu enam bulan tidak ada perkembangan yang berarti soal kinerja Dishub. Apalagi, persoalan transportasi menjadi salah satu persoalan yang sangat disoroti warga Kota Bandung satu tahun terakhir ini, dengan banyaknya persoalan dan rencana terobosan yang ditargetkan.

"Kita lihat saja dalam waktu enam bulan ini, apakah benar-benar bisa menjalankan roda kinerja di Dishub atau tidak, kalau tidak beres ya copot saja," ujarnya. (pro)

KBB Menunggak Pembayaran Raskin

NGAMPRAH - Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menunggak Rp 1,8 miliar untuk pembayaran beras miskin (raskin) kepada Bulog. Besaran itu merupakan akumulasi tunggakan pembayaran dari Juli hingga Oktober 2012. Demikian dikatakan Kepala Sub Bulog Divre I Bandung, Irwan Gunawan saat ditemui usai rapat koordinasi Bulog dengan kepala desa di Kompleks Pemkab Bandung Barat, Jln. Batujajar 46, Kamis (11/10/12).

Irwan menuturkan, berdasarkan hasil rakor, terdapat dua faktor penyebab tunggakan. Hal itu, ucap dia, terjadi karena tunggakan dari pihak desa ke Bulog dan masyarakat menunda pembayaran ke pihak desa.

"Oleh karena itu, dari lima wilayah se-Bandung Raya, Kabupaten Bandung Barat menempati peringkat paling rendah dalam hal pembayaran raskin. Sedangkan Kota Cimahi menjadi wilayah paling baik membayar raskin," kata Irwan.

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan penunggakan raskin, dia mengatakan, Bulog Divre I Bandung sedang melakukan pemetaan masalah. Tujuannya, tutur dia, supaya pihaknya dapat mengetahui titik permasalahan penunggakan. Namun, pihaknya pun berharap, rapat koodinasi itu dapat menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai konsekuensi tunggakan pembayaran, pihaknya akan menunda pengiriman raskin kepada desa bersangkutan. Hal itu akan terus dilakukan, selama desa belum melunasi pembayaran.

Ketika ditanyakan kemungkinan penurunan kuantitas raskin saat tiba di suatu desa, tutur dia, pihak desa berhak mengembalikan kiriman itu. Apabila itu terjadi, ucap dia, Bulog pun secepatnya akan mengirimkan ulang kuota raskin. (pro)

Bandung Sangat Berpotensi Kembangkan Industri Kreatif

BANDUNG - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bandung, Nurana Indah Paramita (Mita) mengatakan, Bandung memiliki potensi yang besar dalam bidang industri kreatif. Maka dari itu, fokus program pengembangan usaha di kota tersebut dilakukan terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah pada bidang tersebut. Demikian disampaikannya seusai Peresmian Kepengurusan Hipmi Bandung Masa Bakti 2012 – 2015 di Jln. Sawunggaling, Bandung, pada Kamis (11/10/12).

Usaha kreatif yang dimaksud menurut Mita antara lain kuliner dan fesyen. “Bahkan kami mengupayakan agar peran industri kreatif ini tidak hanya kuat di Bandung atau Indonesia, tapi kuat juga secara internasional,” katanya. Atas dasar itu, dirinya saat ini tengah mengupayakan beberapa pengusaha kuliner di Bandung untuk bisa mendapatkan kesempatan diperkenalkan di dunia internasional bahkan bersaing pada tingkat tersebut.

Program yang saat ini tengah dijalankan adalah mencari investor berdana besar dari beberapa pihak di Asia dan Australia. “Bahkan, kami juga telah bekerja sama dengan Programma Uitzending Managers (PUM) Netherlands Senior Experts agar bisa memberikan konsultasi bisnis secara cuma – cuma bagi para pengusaha tersebut,” katanya. Menurut Mita, integritas yang baik menjadi syarat para pengusaha tersebut agar bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

Ia mengatakan, hingga saat ini anggota Hipmi Bandung di luar keanggotaan Hipmi perguruan tinggi mencapai 500 orang. “Dari 500 orang tersebut, hampir 50 persen merupakan pelaku usaha industri kreatif di bidang kuliner dan fesyen. Selain itu, pada kepengurusan kami, bidang industri kreatif juga memiliki kompartemen yang paling besar,” kata Mita.

Sementara itu, selain mengembangkan program yang berkaitan dengan wirausaha, Hipmi Bandung juga menjalin kerja sama dengan Thisable Enterprise untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para penyandang cacat yang ingin bekerja dan berwirausaha setelah lulus SMA.

Program Director Thisable Enterprise, Firman Yudha Natapradja mengatakan, para penyandang cacat yang dibina Thisable Enterprise ini akan diberikan mentor mengenai bagaimana persiapan untuk menghadapi dunia kerja sekaligus bagaimana menjadi seorang wirausaha oleh para anggota Hipmi Bandung.

“Sementara itu, bagi yang memiliki minat dalam bidang wirausaha, mereka akan kami magangkan di beberapa usaha para anggota Hipmi Bandung agar bisa mengenal lebih dekat mengenai dunia usaha,” katanya. Firman berharap, hal seperti ini akan memberikan kesempatan dan harapan yang lebih luas terhadap para penyandang cacat di Indonesia khususnya di Bandung.

“Kami memang berusaha agar undang – undang yang menyatakan setiap perusahaan setidaknya memperkerjakan penyandang cacat sebanyak 1 persen dari total seluruh pekerjanya bisa terwujud,” katanya. Namun demikian, menurut Firman, tidak semua dari mereka itu juga minatnya kepada dunia kerja. “Ada juga di antara mereka yang ingin menjadi wirausaha,” ujarnya menambahkan. (pro)

Empat Jabatan di Kodam Siliwangi Diserahterimakan

BANDUNG - Sebanyak empat jabatan pejabat di lingkungan Komando Daerah Militer III/Siliwangi diserahterimakan. Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Sonny Widjaja mengungkapkan, serah terima jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari pembinaan organisasi.

"Terutama berkaitan dengan pembinaan personel dalam rangka memelihara dinamika, dan meningkatkan kinerja organisasi TNI," ucapnya di Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (11/10).

Jabatan yang diserahterimakan adalah Danpomdam III/Siliwangi dari Kolonel Cpm Sugeng Subagio kepada Kolonel Cpm Wahyu Sapto Nugroho. Kemudian Staf Ahli Pangdam Bidang Hukum dan Humaniter dari Kolonel Inf Kemal Syahrier kepada Kolonel Inf Mulyono,

Berikutnya Perwira Liaision TNI AU dari Kolonel Pnb Sarmanto kepada Letnan Kolonel Pnb Rudi Faisal. Serta Danyonkav-4/Tank dari Letnan Kolonel Kav Aloysius Nugroho Santoso kepada Mayor Kav Puji Santoso.

Dijelaskan Sonny, serah terima jabatan bukan hanya suatu kelaziman. Melainkan sudah merupakan kebutuhan dan keharusan. "Oleh karena itu, serah terima jabatan, mengandung makna dan nilai yang lebih dari biasa. Sebab, mengandung aspek penyegaran, harapan dan kaderisasi, untuk mencapai tujuan organisasi," katanya.

Menurut dia, jabatan pada hakekatnya merupakan bentuk kepercayaan dari organisasi, bangsa dan negara. Selain itu, ada pun inspiratif dan sugestif. Maksudnya jabatan pada hakekatnya merupakan titipan sekaligus amanah.

Dijelaskan dia, maksud titipan adalah setiap saat dapat ditarik kembali. Sedangkan amanah, berarti jabatan harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik kepada diri sendiri, organisasi, bangsa dan negara, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Jabatan tidak pernah menjanjikan apa yang akan diperoleh. Melainkan justru menuntut apa yang harus dilakukan dan diberikan," tegasnya.

Ditegaskan dia, kepada para perwira untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan diri masing-masing. Lalu mengasah berbagai keterampilan dan memantapkan jati diri sebagai Prajurit Rakyat, Prajurit Pejuang dan Prajurit Nasional. (pro)

Jabar Peringkat Kedua Kasus Peredaran Uang Palsu

BANDUNG - Jawa Barat menempati tempat kedua tertinggi sebagai wilayah peredaran uang rupiah palsu. Dan Kota Bandung menjadi salah satu tempat rawan peredaran uang palsu.

Menurut Kepala Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia, Gatot Sugiono, rawannya peredaran uang palsu di Bandung karena daerah tersebut sebagai salah satu tujuan wisata dan perdagangan sehingga banyaknya transaksi uang tunai yang dilakukan.

"Pemalsuan uang rupiah di Jawa Barat harus dikendalikan, karena jika tidak maka tingkat kepercayaan penggunaan uang rupiah oleh wisatawan baik domestik maupun asing dan juga pelaku ekonomi dikhawatirkan akan berkurang," ujarnya Kamis (11/10).

Dampak dari ketidakpercayaan mereka berakibat pada terganggunya transaksi-transaksi tunai yang menggunakan uang rupiah.

Untuk menghadapi tantangan risiko uang palsu, pihak BI akan mengupayakan berbagai pencegahan dengan mengganti desain rupiah secara berkala menggunakan teknologi pengaman uang yang terbaru.

Bank Indonesia juga mengupayakan melalui penayangan iklan layanan masyarakat dengan tema 3D yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. "Sosialisasi di media sangat penting baik di televisi, radio, maupun surat kabar. Begitu juga dengan kegiatan tatap muka dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan keaslian uang rupiah," jelas Gatot.

Selain itu, upaya yang tak kalah penting adalah kerjasama antara instansi-instansi baik dengan Badan Intelejen Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan. "Kami juga membangun pusat database uang rupiah palsu yang dinamakan Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center atau BI-CAC," papar Gatot. (rol)

Warga Jabar Kumpulkan Sejuta Tandatangan Dukung KPK

BANDUNG - Berawal dari kegaduhan Korupsi, Paguyuban Musuh Koruptor (Pamor) menginisiasi untuk mengumpulkan sejuta tanda tangan dukungan masyarakat Jawa Barat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berangkat dari Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, kain putih itu akan melanglangbuana ke kota-kota yang ada di Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Purwakarta, dan daerah lainnya.

Kain putih mencapai panjang 100 meter itu akan mengumpulkan tandatangan dari berbagai elemen.

"Bisa Mahasiswa, PNS, LSM, Pejabat, Tokoh, dan masih banyak lainya yang menandatangani," kata Inisiator Pamor, Dindin S Maolani seusai menandatangani 'kain anti korupsi' di GIM, Bandung, Kamis (11/10).

Dia menjelaskan pengumpulan tandatangan di Bandung akan dilanjutkan ke kota-kota lainya dan ditargetkan selesai selama satu minggu. Setelah itu Inisiator akan mendatangani gedung KPK dan membalut pagar gedung KPK dengan tandatangan dukungan Warga Jawa Barat.

"Nanti kain putih ini akan melingkari sisi-sisi gedung KPK dengan sejuta tandatangan," ujarnya.

Pengumpulan tandatangan masyarakat di Jawa Barat sendiri, kata Dindin, dilatarbelakangi atas upaya-upaya yang berkepentingan ingin melemahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi tersebut.

Dia menilai eksistensi KPK menyisakan harapan baru ditengah kegeraman masyarakat terhadap institusi hukum lainnya. "Ini adalah bentuk perlawanan terhadap pembusukan oknum polisi yang korup. Kita lawan Ini bahaya," terangnya.

"Jaman Orba itu kekuatan yang hendak mengkebiri itu dari luar, tapi sekarang. Era reformasi justru dari dalamnya sendiri yang korup, ini bahaya, makannya kita dukung KPK," ungkapnya.

Dia berjanji, dengan gerakan sejuta tandatangan ini, pihaknya akan terus mendukung dan mengawasi kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu pihaknya juga akan melakukan gerakan antikorupsi dengan aksi nyata seperti advokasi, edukasi, dan sosialisasi.

Secara simbol kain putih yang bertuliskan 'Gerakan Sejuta Tandatangan Warga Jawa Barat Mendukung Antikorupsi' dibubuhkan pertama kali oleh Tokoh Jawa Barat Tjetje Hidayat Padmadinata. Selanjutnya masyarakat pun ikut menggoreskan tinta di kain tersebut. (moc)

Polisi Gagalkan Penjualan Lima ABG

BALEENDAH - Satuan reserse kriminal, reskrim polsek Baleendah, kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu kemarin menggagalkan aksi penjualan manusia, atau human trafficking. Lima orang korban yang semuanya gadis remaja, rencananya akan  diperkejakan sebagai pekerja seks komersial, di salah satu hotel berbintang di Lubuk Linggau, Jambi.

Lima gadis remaja asal Kampung Cikembang, Kertasari, kabupaten Bandung ini, Rabu siang digiring ke ruangan markas kepolisian sektor, mapolsek  Baleendah. Kelima gadis berinisial, IR, FR, YU, DW dan FN, yang rata-rata berusia tujuh belas tahun ini nyaris menjadi korban penjualan manusia, atau trafficking. Mereka bahkan rencananya akan dipekerjakan di sebuah hotel berbintang di Jambi, sebagai pekerja seks komersial.

Beruntung aksi ini berhasil dibongkar aparat kepolisian. Kasus ini terbongkar, karena kecurigaan seorang  aparat kepolisian terhadap sebuah  rumah yang sering dijadikan sebagai tempat pemberangkatan tenaga kerja.
Dari kecurigaan ini, polisi akhirnya  menemukan kelima gadis tersebut. Bahkan sejumlah korban, mengaku tidak tahu akan diperkejakan sebagai PSK.

Selain kelima gadis remaja, polisi juga mengamankan seorang wanita paruh baya,   berinisal KM, yang diduga sebagai  pelaku penjualan gadis.

Ke lima korban trafficking tersebut, kini masih menunggu pihak keluarga ,  untuk dipulangkan ke kampung halaman mereka. Sementara KM yang menjadi tersangka, kini mendekam di sel tahanan  mapolsek Baleendah. (isc)

Desa Melatiwangi Dapat Bantuan Pemprov 1 Miliar

SOREANG - Di tahun 2012 ini, Pemprov Jawa Barat telah menetapkan Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung untuk memperoleh bantuan senilai Rp1 miliar dalam Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bandung, Deden Rukman Rumaji, disela-sela Launching Pelaksanaan Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban yang berlangsung di Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/10/12).

Hadir pula Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung,Yudhi Haryanto, Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kab.Bandung, Popi Hopipah,Kepala Bagian Humas Setda Kab.Bandung, Achmad Kosasih, Camat Cilengkrang, Wawan A. Ridwan, seluruh kepala desa, unsur Muspika serta puluhan tokoh masyarakat di wilayah Cilengkrang.

Menurut Kepala Desa Melatiwangi, Dudung, kucuran dana pemprov tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan fisik di wilayahnya.

“Kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya adalah, perbaikan jalan, demplot sapi, serta membangun sarana air bersih untuk menghasilkan air bersih 10.000 m3 per bulan yang pengelolaannya dilakukan oleh Bumdes Melatiwangi,” kata Dudung.

Kegiatan perbaikan insfrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakatyang telah dilakukan di desa melatiwangi ternyata mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumaji.

“Saya berharap semua kegiatan ini bisa meningkatkan pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa Melatiwangi,” kata Deden Rumaji.

Deden menilai program tersebut dapat dijadikan media yang efektif untuk memperkuat solidaritas antara pemerintah daerah dan desa.

“Mudah-mudahan melalui program ini tercipta kesamaan pemahaman, komitmen yang tinggi dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandung," kata Deden.

Dalam kesempatan itu Deden menjelaskan bahwa desa memiliki potensi terdepan dalam struktur pemerintahan dan memiliki basis yang kuat dalam rangka otonomi maupun pembangunan.

Esensial dari program tersebut, adalah ingin mendorong desa menjadi lebih berkembang, maju serta mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

“Program ini sedikitnya memberikan harapan masa depan pada kita, karena bisa mendorong setiap desa untuk memiliki infrastruktur memadai serta meningkatkan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya. (pro)

Polisi Bekuk Pencuri Mobil

BANDUNG - Jajaran Kepolisian Sektor Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini, menciduk seorang pelaku pencurian spesialis mobil yang diparkir. Modus operandi pelaku yakni memecahkan kaca mobil. Deden mengaku sudah melakukan aksinya di lebih dari 30 lokasi kejadian di wilayah Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Sumedang.

Deden mengaku aksi pencuriannya berlangsung cepat, bisa hanya 1 - 2 menit. Deden bisa menggasak barang berharga yang berada di dalam mobil korbannya, dan langsung melarikan diri.

Rata-rata Deden melakukan aksinya di malam hari dengan sasaran mobil yang diparkir di lokasi sepi. Sebelum beraksi, Deden terlebih dulu melakukan pengintaian terhadap calon korban. Ia menunggu pemilik mobil meninggalkan kendaraannya. Deden mengaku sering dibantu oleh seorang temannya yang mengendarai motor.

Kini polisi sedang memburu rekan Deden yang sudah diketahui identitasnya. (mtn)

KBB dan PLN Kerjasama Bangun PLTA

NGAMPRAH - PT PLN mendatangani memorandum of understanding (MoU) di Hotel Pesona Bambu Lembang Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/10) malam.

“Penandatangan dilakukan Bupati Bandung Barat Abubakar dan General Manager PT PLN Netto Mulyanto. Dalam draf kerjasama, disebutkan perjanjian pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaicoorporate social responsibility PLN dalam mengerjakan proyek PLTA Upper Cisokan,” kata Asisten Daerah II Pemkab Bandung Barat, Rakhmat Sy saat dijumpai di ruangannya, Jln. Batujajar 46 Kab. Bandung Barat, Kamis (11/10).

Rakmat menuturkan, sebagai bentuk CSR, PT PLN akan menyalurkan anggaran sebesar Rp 225 miliar. Akan tetapi, dia menuturkan, sejumlah dana itu tidak akan diberikan secara utuh. PT PLN, ucap dia, memberikan dana berangsur-angsur hingga 2016 mendatang.

Dia menjelaskan, bentuk pembangunan CSR dari PT PLN akan berupa sarana akses jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan irigasi. Bukan hanya itu, PT PLN pun akan membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta keagamaan.

“Dalam perencanaan, Tahun 2012 dan Tahun 2014, CSR difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. Beranjak ke 2013, selain akses jalan, pembangunan dari CSR mulai beranjak ke fasos dan fasum. Memasuki tahun 2015, sarana dan prasarana kesehatan mulai dibangun,” kata Rakhmat menjelaskan.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam perencanaan pembangunan PLTA Upper Cisokan, beberapa wilayah Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga akan terkena dampak proyek. Menanggapi hal itu, kata dia, pihaknya sedang menyusun SK tim perumus pemukiman kembali beranggotakan Bagian Kesejahteraan Rakyat KBB, Dinsosnakertrans, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Nantinya, kata dia, warga terkena proyek diberikan kebebasan mencari lokasi relokasi. Meskipun begitu, kata dia, besaran penggantian disesuaikan dengan nilai dari tim appraisal.

“Penggantian, pasti tidak akan merugikan warga terkena proyek. Soalnya, salah satu tujuan relokasi, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, warga terkena proyek harus mampu memaksimalkan uang penggantian,” ucapnya.

Dia menambahakan, setelah warga terkena proyek menerima dana penggantian, pihaknya akan membuat tim pendampingan. Upaya tersebut bertujuan, ucap Rakhmat, supaya warga terkena proyek menggunakan dana penggantian secara tepat guna. (pro)

Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Menurun

SOREANG - Tingkat kematian ibu dan bayi serta anak balita di Kabupaten Bandung setelah dibentuknya Perda Kibbla (Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita), memang mengalami penurunan, namun kurangnya sosialisasi tentang Perda tersebut masih harus ditingkatkan.

Demikian dikatakan oleh Sri Mulyati Ridwan Faridz Koordinator Konsorsium dan Koordinator Pelaksana Sapa Institute saat diwawancarai dalam acara ekspose publik "Refleksi 3 tahun Perjalanan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir Bayi dan Anak Balita" di Hotel Antik Jalan Raya Soreang Cipatik pada Kamis (11/10).

Keberadaan Perda Kibbla tersebut, menurut Sri, memberikan harapan besar untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung dan meningkatkan kesehatan persalinan ibu dan kesehatan bayi dan balita di Kabupaten Bandung. "Setelah Perda Kibbla disahkan pada tanggal 4 Mei 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung kemudian membuat Perbup tentang Perda Kibbla tersebut sebagai landasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan mandat yang tertuang dalam Perda Kibbla," ujar Sri.

Sri menambahkan ada 4 aspek yang menjadi penilaian dari implementasi berkembangnya Perda Kibbla yaitu pelayanan terhadap ibu hamil dan melahirkan, pelayanan alat kontrasepsi, perubahan prilaku masyarakat dan komitmen pengambil kebijakan. "Dan semenjak sosialisasi Perda ini yang dikembangkan di 9 kecamatan di 13 desa, penggunaan tenaga medis kesehatan seperti dokter dan bidan meningkat hingga 50 persen, karena dulu biasanya para ibu hamil menggunakan jasa paraji," ujarnya.

Jadi disahkannya Perbup Kibbla, kata Sri, merupakan sebuah wujud nyata dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Bandung. "Keberadaan Perda dan Perbup kibbla di Kabupaten Bandung ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals) butir ke empat dan kelima yaitu penurunan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu," katanya. (pro)

Wahyu Wibisana Dapat Penghargaan Ikapi

BANDUNG -  Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jabar memberikan penghargaan kepada salah seorang sastrawan Sunda Wahyu Wibisana (76), di kategori Penulis Buku Berbahasa Sunda. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Pesta Buku Bandung (PBB) 2012 yang digelar di Landmark Convention Hall Jl Braga No 129.

Wahyu yang datang bersama dengan sang istri, Ucu Sukaesih, merupakan seorang pensiunan guru kelahiran Tasikmalaya 19 Januari 1935. Wahyu sendiri saat ini masih aktif menulis di berbagai media. Tulisan yang dihasilkannya berupa puisi, cerpen, essay, artikel dan buku-buku berbahasa sunda.

"Perasaan saya saat mendapat penghargaan ini tentu saja sangat gembira. Saya juga mengiringi dengan doa, mudah-mudahan ada generasi selanjutnya yang turut aktif dalam bidang kesusastraan, terutama sastra Sunda," tuturnya kepada detikbandung di akhir acara pembukaan Pesta Buku Bandung 2012.

Wahyu juga menuturkan bahwa saat ini ia sedang merampungkan buku berbahasa Sunda ketujuhnya yang menceritakan tentang pengalaman semasa kecilnya. Ia sendiri mengaku telah menulis buku berbahasa Sunda sebanyak 6 judul buku.

"Saya masih suka menulis, tapi kadang-kadang. Terakhir menulis di media beberapa bulan yang lalu, itu pun dengan menggunakan nama samaran. Sekarang saya masih menyelesaikan cerita tentang pengalaman saya waktu kecil," ungkap Wahyu.

Anuegarah Ikapi Jabar sendiri diadakan sejak tahun 2009. Diberikan kepada tokoh atau lebaga yang memajukan kesusastraan Sunda. Penghargaan akan diberikan kepada penulis yang mendedikasikan dirinya pada buku bacaan berbahasa Sunda, yang nantinya akan meningkatkan sumbangan perbukuan berbahasa daerah.

Menurut ketua Ikapi Jabar Anwaruddin, krtiteria sastrawan yang layak menang dan mendapatkan penghargaan ini dinilai dari produktivitas penulisan, nilai-nilai budaya Sunda yang diangkat, konsistensi tokoh yang bersangkutan dalam penulisan bahasa Sunda baik fiksi maupun non-fiksi, serta pengakuan masyarakat tentang manfaat tokoh dalam buku tersebut.(pro)