Sabtu, 13 Oktober 2012

Pemkab Bandung Barat Tagih Dana CSR dari PLN

NGAMPRAH - Pemkab Bandung Barat meminta PT PLN segera merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari proyek pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga yang dijanjikan akan dicairkan setelah penandatangan perjanjian kerja sama dengan PT PLN Persero.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Agus Gusmana mengatakan Kabupaten Bandung Barat pada tahap pertama dijanjikan akan mendapatkan dana CSR Rp25 miliar dari total Rp250 miliar dan Rp15 miliar bagi Kabupaten Cianjur.

"Sebab, daerah yang terkena dampak pembangunan proyek itu ada dua wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur," kata Agus kepada Bisnis, Jumat (12/10/2012).

Menurutnya, dana CSR tersebut akan digunakan untuk penataan akses jalan di Kecamatan Cipongkor, Rongga, Sindangkerta dan Gunung Halu yang saat ini masih kurang memadai.

Saat ini memasuki proses pendataan pemilik lahan yang terkena proyek tersebut. Karena proses pendataan juga terkait dengan bangunan dan tanaman atau tegakan, maka pendataan itu juga melibatkan Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Selain itu, pendataan juga melibatkan beberapa pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Jawa Barat untuk pengurusan tanah, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat untuk pendataan tanaman, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat untuk pendataan rumah.

"Hasil pendataan yang sudah dilakukan perbandingan antara lahan yang kosong dengan pemukiman di akses jalan tersebut sekitar 70:30," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rakhmat SY mengatakan pihaknya telah menandatangni perjanjian kerjasama dengan PT PLN yang operasionalnya diperkirakan mulai 2013 mendatang.

Dalam draf kerjasama itu, katanya, sejumlah poin pembangunan yang dilakukan PT PLN difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Menurutnya pembangunan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang berada di beberapa wilayah yang akan masuk pada zona pembangunan Upper Cisokan antara lain Desa Sukaresmi, Cinengah, Bojongsalam, Cicadas, dan Desa Cibitung di Kecamatan Rongga, serta dua desa di Kecamatan Cipongkor yaitu Desa Cijambu dan Desa Sirnagalih.

"Nilai kerjasama itu mencapai Rp225 miliar. Namun dana itu akan disalurkan secara bertahap hingga 2016. Jadi tidak disalurkan sekaligus," ungkapnya.

Untuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, rencananya sesuai dengan masterplan bahwa pembangunan akan lebih difokuskan kepada sarana dan infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan akses jalan, tempat ibadah, sarana kesehatan, hingga penerangan jalan umum (PJU).

"Biaya dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh pihak PLN. Kami hanya menentukan titik-titik mana saja yang akan dibangun," ujarnya.

Total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan mega proyek ini mencapai 720 hektare yang terdiri atas tanah nonkawasan hutan seluas 337 hektare.
Nantinya, PLTA Upper Cisokan ini diprediksi akan mampu menghasilkan listrik sebesar 1.040 megawatt (MW), lebih besar dari PLTA Cirata yang kapasitas produksi listriknya hanya 1.000 MW.

"Listrik yang dihasilkan akan jauh lebih besar dari PLTA Saguling yang hanya menghasilkan listrik sekitar 700 megawatt," tuturnya.

Dia menambahkan untuk mengantisipasi terjadinya dampak sosial yang terjadi di sejumlah desa yang terkena imbas pembangunan PLTA Upper Cisokan itu, pihaknya telah membentuk sebuah tim perumusan khusus.

Tim Perumus Pemukiman (TP2) tersebut akan memberikan pembinaan langsung kepada masyarakat enam desa di dua kecamatan yang terkena dampak pembangunan PLTA.

"Kami arahkan masyarakat yang baru saja mendapatkan uang ganti rugi tersebut untuk memanfaatkan uangnya sebaik-baiknya," katanya.

Dia menjelaskan tugas utama tim tersebut sebenarnya melakukan pendataan terhadap tanah warga yang terkena proyek tersebut.

"Namun kami juga akan memberikan pembekalan dan pembinaan agar uang itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalkan digunakan untuk modal usaha," ujarnya.

Meski demikian, upaya pembinaan yang akan dilakukan oleh pemda kepada masyarakat itu, bukan bermaksud untuk mencampuri urusan penggunaan uang penggantian atau ganti rugi tanah tersebut.

Menurut dia, hal itu dilakukan semata-mata agar dapat meningkatkan hajat hidup dan perekonomian warga di enam desa tersebut.(bic)
Bagikan :

Baca Juga:

Indeks Berita

Nasional

Wisata

Opini

Sosok

 
Bandung Raya Online Copyright © 2012 Allright Reserve - Pengelola: Bandung Media Citra (BMC).