"Sebaiknya sistem pendidikan nasional kita tinjau kembali karena belum menemukan bentuknya. Jadi kalau ganti Menteri ganti juga kurikulumnya. Kalau sistem sudah terbentuk, siapa pun menterinya, sistem akan tetap berjalan. Oleh karena itu mari kita cari bentuk sistem pendidikan nasional," kata Raihan Iskandar kepada JPNN, Kamis (11/10).
Raihan menjelaskan hal ini juga telah dikemukakannya dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, di Gedung DPR RI, Rabu (10/10) malam.
Terhadap penjelasan Muhammad Nuh yang menyatakan bahwa dengan adanya UN, pola pendidikan kita membuat anak kita stress, tapi stress yang positif, ditanggapi berbeda oleh Politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu. Dia mengatakan akan lebih baik proses belajar mengajar membuat peserta didik merasa nyaman.
"Alangkah baiknya jika anak-anak belajar dengan nyaman, bukannya malah dibuat stress. Hasilnya pun akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ide, kreativitas dan potensinya akan muncul. Makanya tidak heran mahasiswa-mahasiswa kini, yang merupakan produk UN, mengalami penurunan daya nalar dan daya kritisnya, berbeda dengan periode-periode sebelumnya," tegas Raihan.
Raihan juga menjelaskan agar UN menjadi pemetaan siswa sejak dini. Sebagai perbandingannya menurutnya, di Belanda tidak ada UN, tapi sejak dini sudah ada pemetaan potensi, minat dan bakat siswa. Artinya, jika pemerintah tetap ingin memberlakukan UN, menurutnya boleh-boleh saja asalkan UN tidak menjadi penentu kelulusan. (jpo)
