Tahapan Pilbup KBB Dipastikan Sesuai Rencana

NGAMPRAH - Meski meleset dari harapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan, tahapan Pilkada Bupati KBB 2013 tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan, tahapan tidak akan terganggu, walaupun pencairan alokasi anggaran Pilkada Bupati KBB dilakukan setelah 21 Oktober 2012.

“Tahapan Pilkada Bupati KBB dimulai dengan pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk Pilkada KBB, hal itu akan dilaksanakan pada akhir November 2012. Dengan begitu, misalkan Pemkab Bandung Barat mencairkan anggaran pilkada melebihi waktu penandatanganan nota kesepahaman, tahapan tetap berjalan sesuai rencana,” kata Ketua KPU KBB Asep Mamat saat dihubungi, Jumat (12/10/12).

Pada berita sebelumnya, KPU KBB meminta Pemerintah KBB dapat mencairkan alokasi anggaran pilkada Bupati KBB 2013, sebelum 21 Oktober 2012. Hal tersebut dilakukan agar pemungutan suara Pilkada Bupati terlaksana sesuai jadwal, yaitu 19 Mei 2013.

Ketika itu, KPU KBB mengharapkan, Pemkab Bandung Barat dapat mencairkan anggaran 10 hari sebelum tanggal dimulai tahapan Pilkada Bupati KBB. Upaya itu dilakukan untuk meminimalisasi kekhawatiran penundaan tahapan seperti pilgab, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Asep Mamat optimistis kondisi penundaan tidak akan kembali terulang. Soalnya, secara lisan, Bupati Bandung Barat Abubakar telah menyatakan kesiapan pencairan anggaran pilkada dilakukan sebelum waktu dimulai tahapan (21 Oktober-red.).

Dia pun menuturkan, pihaknya masih menunggu jawaban Kementrian Dalam Negeri. KPU KBB, tutur dia, menunggu jawaban atas pelayangan surat penundaan penundaaan tahapan penyelenggaran pilkada bupati berbarengan dengan pilkada gubernur (pilgab). (pro)

KPUD KBB Minta Pemkab Cairkan Dana Pilbup

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemerintah KBB dapat mencairkan alokasi anggaran pilkada Bupati KBB 2013, sebelum 21 Oktober 2012. Hal tersebut dilakukan agar pemungutan suara Pilkada Bupati terlaksana sesuai jadwal, yaitu 19 Mei 2013.

"Apabila Pemerintah KBB belum mencairkan alokasi anggaran setelah 21 Oktober 2012, kami khawatir penundaan tahapan seperti pilkada gabungan Bupati KBB dan Gubernur Jawa Barat dapat kembali terulang. Agar hal itu tidak terjadi, Pemerintah KBB harus mencairkan anggaran, 10 hari sebelum tahapan pilkada Bupati KBB dimulai," kata Ketua KPU KBB Asep Mamat saat dijumpai seusai audiensi dengan Pemerintah KBB, di Kompleks Kantor Pemerintah KBB, Jln. Batujajar 46, Senin (1/10).

Asep Mamat menjelaskan, sebagai upaya pencairan anggaran, pihaknya sedang menunggu pendatanganan bersama memorandum of understanding (MoU). Dia menambahkan, di dalam MoU tercantum, Pemerintah KBB harus menyanggupi besaran anggaran permintaan KPU KBB.

Penyelenggaraan pilkada Bupati KBB, ucap dia, memerlukan dana sebesar Rp 47 milyar. Pencairan anggaran itu, ucap dia, dilakukan secara bertahap.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk biaya operasional tahapan dari 21 Oktober hingga Desember 2012, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 5-6 milyar. Besaran anggaran tersebut, kata dia, diperlukan untuk pembentukan PPK/PPS dan sosialisasi tahap awal.

Selain meminta pencairan anggaran, ketika audiensi, KPU KBB pun menyampaikan jadwal tahapan pilkada Bupati KBB 2013 kepada Pemerintah KBB. Asep Mamat menuturkan, jadwal tahapan itu merupakan hasil rapat pleno KPU KBB beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar berjanji, pihaknya akan melakukan penandatangan MoU sebelum 21 Oktober. Dia mengatakan, saat ini, naskah MoU masih dalam tahapan penyusunan. Kendati demikian, Abubakar menjamin, isi MoU akan sesuai dengan permintaan kebutuhan dari KPU KBB. (pro)

Ketua KPUD Optimis Pilbup KBB Lancar

BANDUNG BARAT - Berpotensi menyelenggarakan empat kali pencoblosan dalam satu tahun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) optimistis penyelenggaraa Pilkada Bupati KBB berjalan lancar. Bahkan, KPU KBB menargetkan 80 persen angka partisipasi pilkada.

“Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan angka partisipasi pilkada Bupati KBB sebelumnya, dengan capaian 72 persen partisipasi. Untuk mendukung target tersebut, sebagai penyelenggara pilkada, kami mengharapkan setiap partai politik, calon bupati, atau media massa untuk menciptakan suasana kondusif dalam setiap tahapan pilkada,” kata Ketua KPU KBB Asep Mamat saat ditemui di kantornya, Jln. Raya Purwakarta Tagogapu 430 Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jumat (7/9/12).

Dia menambahkan, walaupun pilkada Gubenur Jawa Barat berlangsung dua putaran, tidak akan mengganggu tahapan pilkada Bupati KBB. Soalnya, menurut dia, KPU KBB sudah mengatur sedemikian rupa supaya penyelenggaran pilkada bupati agar tidak terlalu berdekatan dengan pilkada gubernur.

Dalam rancangan perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, KPU KBB menetapkan 19 Mei 2013 sebagai hari pencoblosan putaran pertama. Apabila, hasil putararan pertama belum menghasilkan bupati dan wakil bupati terpilih, pihaknya akan menyelanggarakan tahap dua pada 24 Juni 2013.

Dengan demikian, Asep Mamat mengharapkan, Pemerintah KBB dapat mencairkan alokasi dana untuk penyelenggaraan pilkada Bupati KBB sebelum 21 Oktober 2012. Soalnya, menurut dia, apabila hal itu terjadi berarti pemilukada bupati diselenggarakan setelah masa jabatan bupati periode 2008-2013 berakhir. (pro)

Bandung Barat Tak Ikut Pemilukada Gabungan

BANDUNG BARAT - Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan tidak ikut Pemilukada Gabungan (Pilgab) di Jabar. Hal itu sejalan dengan diresmikannya tahapan Pemilukada Jawa Barat 2013-2018, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jabar Kota Bandung.
Salah satu poin dalam tahapan itu adalah dilaksanakannya Pilgab pada 24 Februari 2013 secara serentak. Yakni Pilgub Jabar, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi dan Kota Cirebon.

"Fix (kabupaten Bandung Barat) tidak ikut. Karena tidak bisa dilakukan dengan singkat," terang Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, usai launching tahapan Pilgub Jabar 2013 di Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Jalan Diponegoro, Rabu (5/9).

Menurutnya, Pemilukada gabungan ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Namun, KBB dengan batas waktu yang telah ditentukan, tetap tidak menunjukkan ketersediaannya untuk turut bergabung.

"Sudah sangat sulit, kita sudah lakukan rangkaian ini jauh-jauh hari," ujarnya.

Yayat menyebut, akan sangat sulit jika KBB tetap dipaksakan ikut serta dalam Pilgab. Apalagi tersiar kabar bahwa Pemilukada di KBB kemungkinan besar akan tertunda, karena anggaran penyelenggaraan tak kunjung cair dari pihak Pemkab Bandung Barat.

"Kami sudah menerima surat bahwa KBB ditunda. Alasannya tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Tapi dengan kondisi ini juga tidak bisa dipaksa, kalau tetap, nantinya tidak akan benar," jelasnya.

Yayat lebih setuju jika KBB tetap 'keukeuh' melaksanakan Pemilukada sendiri. Sebab, Pilgab yang telah dirancang dari jauh-jauh hari ini sudah matang dan siap menjalankan tahapan sesuai yang sudah direncanakan.

"Saya harap semuanya dapat berjalan lancar," ungkapnya.(mdo)

Kemendagri Sarankan KBB Ikut Pemilukada Gabungan

BANDUNG BARAT - Kementerian Dalam Negeri tidak bisa mengintervensi keputusan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada gabungan bersama Provinsi Jawa Barat serta tiga daerah lainnya. Namun, mereka tetap mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum serta pemerintah daerah bisa duduk bersama dan bersepakat untuk menggelar pilkada bersamaan.
Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek saat ditemui di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (6/9/2012). Dia mengatakan, kewenangan untuk menggelar pilkada gabungan atau mandiri ada pada KPU.

"Akan jauh lebih baik bila pilkada bisa dilakukan bersamaan," kata Reydonnyzar.

Kabupaten Bandung Barat memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada gabungan dengan Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi. Bupati maupun KPU bersikukuh dengan alasan masing-masing dan keyakinan bahwa mereka cukup memiliki anggaran untuk menggelar pilkada sendiri.

Reydonnyzar menuturkan, berkaca pada pilkada 17 daerah yang digelar serentak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 berhasil menghemat anggaran hingga 65 persen. Begitu pula sewaktu menggelar pilkada 17 daerah di Aceh yang diselenggarakan serentak. (kpo)