"Apabila Pemerintah KBB belum mencairkan alokasi anggaran setelah 21 Oktober 2012, kami khawatir penundaan tahapan seperti pilkada gabungan Bupati KBB dan Gubernur Jawa Barat dapat kembali terulang. Agar hal itu tidak terjadi, Pemerintah KBB harus mencairkan anggaran, 10 hari sebelum tahapan pilkada Bupati KBB dimulai," kata Ketua KPU KBB Asep Mamat saat dijumpai seusai audiensi dengan Pemerintah KBB, di Kompleks Kantor Pemerintah KBB, Jln. Batujajar 46, Senin (1/10).
Asep Mamat menjelaskan, sebagai upaya pencairan anggaran, pihaknya sedang menunggu pendatanganan bersama memorandum of understanding (MoU). Dia menambahkan, di dalam MoU tercantum, Pemerintah KBB harus menyanggupi besaran anggaran permintaan KPU KBB.
Penyelenggaraan pilkada Bupati KBB, ucap dia, memerlukan dana sebesar Rp 47 milyar. Pencairan anggaran itu, ucap dia, dilakukan secara bertahap.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk biaya operasional tahapan dari 21 Oktober hingga Desember 2012, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 5-6 milyar. Besaran anggaran tersebut, kata dia, diperlukan untuk pembentukan PPK/PPS dan sosialisasi tahap awal.
Selain meminta pencairan anggaran, ketika audiensi, KPU KBB pun menyampaikan jadwal tahapan pilkada Bupati KBB 2013 kepada Pemerintah KBB. Asep Mamat menuturkan, jadwal tahapan itu merupakan hasil rapat pleno KPU KBB beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar berjanji, pihaknya akan melakukan penandatangan MoU sebelum 21 Oktober. Dia mengatakan, saat ini, naskah MoU masih dalam tahapan penyusunan. Kendati demikian, Abubakar menjamin, isi MoU akan sesuai dengan permintaan kebutuhan dari KPU KBB. (pro)
