Perubahan Status Empat PTS Terkendala Lahan

BANDUNG -Empat perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat yang akan diubah statusnya ke perguruan tinggi negeri (PTN) sampai saat ini belum bisa memenuhi persyaratan yang diberlakukan. Padahal perubahan status menjadi PTN tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu.

“Kalau targetnya ya sudah terlampaui, harusnya tahun lalu,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Djoko Santoso, saat menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), di Depok, Kamis (11/10).

Dia mengatakan, kendala terbesar dalam perubahan status tersebut adalah lahan. Untuk menubah status menjadi PTN, perguruan tinggi harus memiliki luas lahan berdasarkan persyaratan yang berlaku. Lahan tersebut, disediakan oleh pemerintah daerah. Empat perguruan tinggi yang akan dijadikan PTN tersebut adalah Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Politeknik Sukabumi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan Universitas Singaperbangsa Karawang.

Djoko mengatakan, Kemendikbud akan melakukan evaluasi jika ternyata perubahan status tersebut menjadi tersendat. “Ya kita lihat nanti, tapi sekarang diupayakan agar perubahan status ini bisa terealisasi,’ujar dia.

Perubahan status PT tersebut juga diharapkan dapat membantu meningkatkan Angka Partisipasi kasar di Jawa Barat. Menurut Djoko, Povinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PT di Indonesia. "Kalau orang bilang APK terendah ada di Indonesia bagian timur salah besar.APK terendah justru ada di Jawa Barat dan Banten," kata dia.

Menurut Djoko, faktor utama rendahnya APK adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan penduduk Indonesia bagian timur dengan Jabar lebih banyak penduduk miskin di wilayah Jabar. Sebab, jumlah penduduk Jabar lebih banyak dibanding wilayah Indonesia timur.

Untuk meningkatkan APK, kata dia, dibutuhkan pengembangan sarana pendidikan. Djoko meminta PNJ berperan aktif meningkatkan APK Jabar karena lokasinya berada di Depok. "Depok juga kan merupakan bagian dari Jabar," katanya.

Direktur PNJ Abdillah, mengatakan dirinya menyambut baik pernyataan Djoko tersebut. Dia mengatakan, dengan lahirnya UU Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 maka PNJ dapat berperan aktif melakukan pengembangan kualifikasi dosen, yaitu ke jenjang strata 2 dan strata 3. "UU tersebut mengizinkan pendidikan politeknik menyelenggarakan program S1, S2, dan S3 terapan," kata dia.

Abdillah menambahkan, PNJ harus siap memanfaatkan amanat UU Pendidikan Tinggi tersebut dengan visi menjadikan PNJ politeknik berkelas dunia pada tahun 2029 mendatang. "Dengan begitu kita dapat memberi sumbangsih pada negara dan wilayah," katanya.(pro)

Anggaran Renovasi Pagar Pakuan 400 Juta

BANDUNG - Pagar Gedung Negara Pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Ahmad Heryawan akan direnovasi. Untuk renovasi itu, Pemprov Jabar sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 400 juta.

"Nilai anggaran untuk renovasi itu sekitar Rp 400 juta," ujar Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (11/10/2012).

Untuk renovasi pagar yang hanya menambah tinggi tanpa mengganti pagarnya, nominalnya memang tidak kecil. "Iya, jumlahnya tidak kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Tapi yang jelas, jumlah anggaran segitu sangat memadai," jelasnya.

Ruddy mengatakan, anggaran itu sudah dialokasikan di APBD Pemprov Jabar tahun anggaran 2012. "Itu masuk APBD murni," cetusnya.

Soal proses pembangunan, nantinya akan dilakukan pihak swasta yang menang lewat proses tender. "Tendernya sekarang sedang berjalan prosesnya, mudah-mudahan pertengahan Oktober sudah ada pemenangnya sehingga renovasi bisa segera dilakukan," tuturnya.

Targetnya, renovasi dilakukan pertengahan Oktober setelah pemenang tender diumumkan. Sementara pada Desember, renovasi diharapkan sudah selesai.

"Selain pagar, dua pos pengamanan juga akan direnovasi. Anggaran Rp 400 juta itu sudah termasuk renovasi pos pengamanan," tandas Ruddy.

Pagar itu nantinya akan ditinggikan sekitar 20-40 sentimeter, disesuaikan dengan kondisi sekitar. Pagar hanya ditambah tingginya tanpa mengganti pagar. Nantinya, di pagar itu akan ada ornamen seperti simbol kujang untuk mempercantik penampilan Gedung Negara Pakuan.

Alasan ditinggikannya pagar karena selama ini tingginya dinilai relatif rendah. Hal itu dikhawatirkan berdampak buruk pada faktor keamanan. (dtb)

Empat Jabatan di Kodam Siliwangi Diserahterimakan

BANDUNG - Sebanyak empat jabatan pejabat di lingkungan Komando Daerah Militer III/Siliwangi diserahterimakan. Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Sonny Widjaja mengungkapkan, serah terima jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari pembinaan organisasi.

"Terutama berkaitan dengan pembinaan personel dalam rangka memelihara dinamika, dan meningkatkan kinerja organisasi TNI," ucapnya di Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (11/10).

Jabatan yang diserahterimakan adalah Danpomdam III/Siliwangi dari Kolonel Cpm Sugeng Subagio kepada Kolonel Cpm Wahyu Sapto Nugroho. Kemudian Staf Ahli Pangdam Bidang Hukum dan Humaniter dari Kolonel Inf Kemal Syahrier kepada Kolonel Inf Mulyono,

Berikutnya Perwira Liaision TNI AU dari Kolonel Pnb Sarmanto kepada Letnan Kolonel Pnb Rudi Faisal. Serta Danyonkav-4/Tank dari Letnan Kolonel Kav Aloysius Nugroho Santoso kepada Mayor Kav Puji Santoso.

Dijelaskan Sonny, serah terima jabatan bukan hanya suatu kelaziman. Melainkan sudah merupakan kebutuhan dan keharusan. "Oleh karena itu, serah terima jabatan, mengandung makna dan nilai yang lebih dari biasa. Sebab, mengandung aspek penyegaran, harapan dan kaderisasi, untuk mencapai tujuan organisasi," katanya.

Menurut dia, jabatan pada hakekatnya merupakan bentuk kepercayaan dari organisasi, bangsa dan negara. Selain itu, ada pun inspiratif dan sugestif. Maksudnya jabatan pada hakekatnya merupakan titipan sekaligus amanah.

Dijelaskan dia, maksud titipan adalah setiap saat dapat ditarik kembali. Sedangkan amanah, berarti jabatan harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik kepada diri sendiri, organisasi, bangsa dan negara, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Jabatan tidak pernah menjanjikan apa yang akan diperoleh. Melainkan justru menuntut apa yang harus dilakukan dan diberikan," tegasnya.

Ditegaskan dia, kepada para perwira untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan diri masing-masing. Lalu mengasah berbagai keterampilan dan memantapkan jati diri sebagai Prajurit Rakyat, Prajurit Pejuang dan Prajurit Nasional. (pro)

Jabar Peringkat Kedua Kasus Peredaran Uang Palsu

BANDUNG - Jawa Barat menempati tempat kedua tertinggi sebagai wilayah peredaran uang rupiah palsu. Dan Kota Bandung menjadi salah satu tempat rawan peredaran uang palsu.

Menurut Kepala Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia, Gatot Sugiono, rawannya peredaran uang palsu di Bandung karena daerah tersebut sebagai salah satu tujuan wisata dan perdagangan sehingga banyaknya transaksi uang tunai yang dilakukan.

"Pemalsuan uang rupiah di Jawa Barat harus dikendalikan, karena jika tidak maka tingkat kepercayaan penggunaan uang rupiah oleh wisatawan baik domestik maupun asing dan juga pelaku ekonomi dikhawatirkan akan berkurang," ujarnya Kamis (11/10).

Dampak dari ketidakpercayaan mereka berakibat pada terganggunya transaksi-transaksi tunai yang menggunakan uang rupiah.

Untuk menghadapi tantangan risiko uang palsu, pihak BI akan mengupayakan berbagai pencegahan dengan mengganti desain rupiah secara berkala menggunakan teknologi pengaman uang yang terbaru.

Bank Indonesia juga mengupayakan melalui penayangan iklan layanan masyarakat dengan tema 3D yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. "Sosialisasi di media sangat penting baik di televisi, radio, maupun surat kabar. Begitu juga dengan kegiatan tatap muka dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan keaslian uang rupiah," jelas Gatot.

Selain itu, upaya yang tak kalah penting adalah kerjasama antara instansi-instansi baik dengan Badan Intelejen Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan. "Kami juga membangun pusat database uang rupiah palsu yang dinamakan Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center atau BI-CAC," papar Gatot. (rol)

Warga Jabar Kumpulkan Sejuta Tandatangan Dukung KPK

BANDUNG - Berawal dari kegaduhan Korupsi, Paguyuban Musuh Koruptor (Pamor) menginisiasi untuk mengumpulkan sejuta tanda tangan dukungan masyarakat Jawa Barat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berangkat dari Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, kain putih itu akan melanglangbuana ke kota-kota yang ada di Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Purwakarta, dan daerah lainnya.

Kain putih mencapai panjang 100 meter itu akan mengumpulkan tandatangan dari berbagai elemen.

"Bisa Mahasiswa, PNS, LSM, Pejabat, Tokoh, dan masih banyak lainya yang menandatangani," kata Inisiator Pamor, Dindin S Maolani seusai menandatangani 'kain anti korupsi' di GIM, Bandung, Kamis (11/10).

Dia menjelaskan pengumpulan tandatangan di Bandung akan dilanjutkan ke kota-kota lainya dan ditargetkan selesai selama satu minggu. Setelah itu Inisiator akan mendatangani gedung KPK dan membalut pagar gedung KPK dengan tandatangan dukungan Warga Jawa Barat.

"Nanti kain putih ini akan melingkari sisi-sisi gedung KPK dengan sejuta tandatangan," ujarnya.

Pengumpulan tandatangan masyarakat di Jawa Barat sendiri, kata Dindin, dilatarbelakangi atas upaya-upaya yang berkepentingan ingin melemahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi tersebut.

Dia menilai eksistensi KPK menyisakan harapan baru ditengah kegeraman masyarakat terhadap institusi hukum lainnya. "Ini adalah bentuk perlawanan terhadap pembusukan oknum polisi yang korup. Kita lawan Ini bahaya," terangnya.

"Jaman Orba itu kekuatan yang hendak mengkebiri itu dari luar, tapi sekarang. Era reformasi justru dari dalamnya sendiri yang korup, ini bahaya, makannya kita dukung KPK," ungkapnya.

Dia berjanji, dengan gerakan sejuta tandatangan ini, pihaknya akan terus mendukung dan mengawasi kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu pihaknya juga akan melakukan gerakan antikorupsi dengan aksi nyata seperti advokasi, edukasi, dan sosialisasi.

Secara simbol kain putih yang bertuliskan 'Gerakan Sejuta Tandatangan Warga Jawa Barat Mendukung Antikorupsi' dibubuhkan pertama kali oleh Tokoh Jawa Barat Tjetje Hidayat Padmadinata. Selanjutnya masyarakat pun ikut menggoreskan tinta di kain tersebut. (moc)

DMI Jabar Bangun Masjid Pemberdayaan Umat

BANDUNG - Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jabar akan membangun Sentra Masjid Pemberdayaan Umat (Sajida) di daerah Cibiru, Kota Bandung. Sajida merupakan pusat sekaligus percontohan masjid-masjid di Indonesia khususnya Jawa Barat.

"Kebutuhan untuk pembamgunan Sajida mencapai Rp 25 miliar termasuk pembebasan lahannya," kata Ketua Umum PW DMI Jabar, H. R. Maulany, dalam ceramah Ketua Umum PP DMI H.M. Jusuf Kalla.

Menurut Maulany, saat ini sebagian lahan untuk "Sajida" sudah berhasil dibebaskan. "Kami mengalami kendala dalam upaya membebaskan tanah khususnya pendanaannya. Namun, tahun ini program pembangunan Sajida masuk sebagai hasil rekomendasi muktamar DMI pusat sehingga diharapkan ada bantuan dari DMI pusat." Katanya.

Ceramah H. Jusuf Kalla di Masjid Agung Al Ulkhuwwah dihadiri para pengurus DMI jabar, DMI kabupaten/kota, dan ribuan kaum Muslimin Kota Bandung..(pro)