Pembangunan Kembali Pasar Cicalengka Mulai Akhir 2012

SOREANG - Bupati Bandung Dadang Naser berharap pembangun Pasar Cicalengka di Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung bisa dimulai paling cepat pada akhir tahun ini. Pasar itu ludes terbakar pada 22 Oktober 2011 lalu.

Bupati mengatakan, detailed engineering design (DED) bangunan pasar yang baru itu kini sedang dalam tahap pematangan dan jika sudah diserujui, proses pelelangan pun bisa dimulai.

“Saya sih berharapnya tahun ini sudah bisa dimulai pembangunan fisiknya. Sekarang sedang dalam tahap finishing DED-nya, nanti kalau sudah selesai baru pelelangan dan dari situ kita tunjuk siapa kontraktornya sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Dadang, Jumat (12/10/12).

Bupati yakin jika dalam pembangunan pasar itu pihak ketiga yang membantu, akan lebih cepat lagi dalam penyelesaiannya. “Makanya kita banyak mengundang investor untuk menanaman modalnya di sini agar pembangunan berbagai infrastruktur bisa lebih cepat, sebab kalau dananya hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah kan terbatas, apalagi pendanaan untuk pembangunan pasar ini multiyears,” kata Dadang.

Saat disinggung mengenai daya tampung bangunan pasar yang baru nanti, Dadang menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodasi semua pedagang yang ada dengan harga terjangkau, termasuk untuk pedagang kaki lima (PKL).

“Untuk PKL nanti kita sediakan lokasi khusus. Tempat PKL ini juga menjadi salah satu poin yang harus dimatangkan dalam DED agar keberadaan PKL di pasar itu nantinya bisa lebih tertata,” kata dia.

Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bandung, Bambang Budiraharjo menambahkan, pembangunan untuk pasar yang ludes terbakar pada 22 Oktober 2011 lalu untuk tahap pertama disiapkan anggaran Rp 11 miliar, di mana Rp 5 miliar di antaranya bersumber dari Bantuan Gubernur Jawa Barat sedangkan sisanya Rp dari APBD Kabupaten Bandung 2012. (pro)

Desa Melatiwangi Dapat Bantuan Pemprov 1 Miliar

SOREANG - Di tahun 2012 ini, Pemprov Jawa Barat telah menetapkan Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung untuk memperoleh bantuan senilai Rp1 miliar dalam Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bandung, Deden Rukman Rumaji, disela-sela Launching Pelaksanaan Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban yang berlangsung di Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/10/12).

Hadir pula Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung,Yudhi Haryanto, Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kab.Bandung, Popi Hopipah,Kepala Bagian Humas Setda Kab.Bandung, Achmad Kosasih, Camat Cilengkrang, Wawan A. Ridwan, seluruh kepala desa, unsur Muspika serta puluhan tokoh masyarakat di wilayah Cilengkrang.

Menurut Kepala Desa Melatiwangi, Dudung, kucuran dana pemprov tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan fisik di wilayahnya.

“Kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya adalah, perbaikan jalan, demplot sapi, serta membangun sarana air bersih untuk menghasilkan air bersih 10.000 m3 per bulan yang pengelolaannya dilakukan oleh Bumdes Melatiwangi,” kata Dudung.

Kegiatan perbaikan insfrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakatyang telah dilakukan di desa melatiwangi ternyata mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumaji.

“Saya berharap semua kegiatan ini bisa meningkatkan pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa Melatiwangi,” kata Deden Rumaji.

Deden menilai program tersebut dapat dijadikan media yang efektif untuk memperkuat solidaritas antara pemerintah daerah dan desa.

“Mudah-mudahan melalui program ini tercipta kesamaan pemahaman, komitmen yang tinggi dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandung," kata Deden.

Dalam kesempatan itu Deden menjelaskan bahwa desa memiliki potensi terdepan dalam struktur pemerintahan dan memiliki basis yang kuat dalam rangka otonomi maupun pembangunan.

Esensial dari program tersebut, adalah ingin mendorong desa menjadi lebih berkembang, maju serta mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

“Program ini sedikitnya memberikan harapan masa depan pada kita, karena bisa mendorong setiap desa untuk memiliki infrastruktur memadai serta meningkatkan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya. (pro)

Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Menurun

SOREANG - Tingkat kematian ibu dan bayi serta anak balita di Kabupaten Bandung setelah dibentuknya Perda Kibbla (Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita), memang mengalami penurunan, namun kurangnya sosialisasi tentang Perda tersebut masih harus ditingkatkan.

Demikian dikatakan oleh Sri Mulyati Ridwan Faridz Koordinator Konsorsium dan Koordinator Pelaksana Sapa Institute saat diwawancarai dalam acara ekspose publik "Refleksi 3 tahun Perjalanan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir Bayi dan Anak Balita" di Hotel Antik Jalan Raya Soreang Cipatik pada Kamis (11/10).

Keberadaan Perda Kibbla tersebut, menurut Sri, memberikan harapan besar untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung dan meningkatkan kesehatan persalinan ibu dan kesehatan bayi dan balita di Kabupaten Bandung. "Setelah Perda Kibbla disahkan pada tanggal 4 Mei 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung kemudian membuat Perbup tentang Perda Kibbla tersebut sebagai landasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan mandat yang tertuang dalam Perda Kibbla," ujar Sri.

Sri menambahkan ada 4 aspek yang menjadi penilaian dari implementasi berkembangnya Perda Kibbla yaitu pelayanan terhadap ibu hamil dan melahirkan, pelayanan alat kontrasepsi, perubahan prilaku masyarakat dan komitmen pengambil kebijakan. "Dan semenjak sosialisasi Perda ini yang dikembangkan di 9 kecamatan di 13 desa, penggunaan tenaga medis kesehatan seperti dokter dan bidan meningkat hingga 50 persen, karena dulu biasanya para ibu hamil menggunakan jasa paraji," ujarnya.

Jadi disahkannya Perbup Kibbla, kata Sri, merupakan sebuah wujud nyata dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Bandung. "Keberadaan Perda dan Perbup kibbla di Kabupaten Bandung ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals) butir ke empat dan kelima yaitu penurunan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu," katanya. (pro)

Bupati Bandung Terima 2 Penghargaan Tingkat Nasional

SOREANG - Hanya dalam tempo seminggu, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip menerima dua penghargaan tingkat nasional. Penghargaan pertama diberikan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Linda Amalia Sari Gumelar berupa penghargaan penerapan kebijakan pemberian akta kelahiran gratis/ bebas bea tahun 2012 yang diberikan Rabu lalu (3/10) di Hotel Sahid Jaya Jakarta.

Selain Kabupaten Bandung, penghargaan yang sama diberikan pula kepada Kota Cimahi dan Kota Sukabumi. “Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan akta kelahiran gratis,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Drs. H. Salimin, M.Si, Jumat (5/10).

Salimin menyebutkan, penerapan akta kelahiran gratis mengacu kepada Perda Kabupaten Bandung No. 1/ 2010 tentang administrasi kependudukan. Menurutnya, bagi anak yang lahir dibawah 60 hari, serta usia 61 hari hingga 1 tahun, Pemkab Bandung telah membebaskan biaya pembuatan akta kelahiran alias gratis. “Terlepas anak yang dilahirkan itu dari keluarga mampu atau miskin, semuanya digratiskan,.” katanya.

Penghargaan lain yang bakal diterima Bupati Bandung, berupa penghargaan Adiupaya Puritama dari Menteri Perumahan Rakyat RI yang akan diserahkan Jum’at malam (5/10) di Hotel Bidakara Jakarta. Pemberian penghargaan dilakukan dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2012. Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung, Drs. H. Slamet Mulyana, M.Si menyebutkan, Kabupaten Bandung dinilai telah berhasil dalam usaha mendorong penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman khususnya penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Bunyi dari Radiogram Kementerian Perumahan memang demikian,” ucap Slamet Mulyana. (pro)

Penderita Filariasis di Kabupaten Bandung 43 Kasus

SOREANG - Meskipun tahun ini telah ditemukan delapan kasus baru, namun belum diperoleh konformasi mengenai penderita filariasis. Dengan demikian sejauh ini baru 43 kasus filariasis yang ditetapkan.

"Sekarang masyarakat sudah semakin sadar, akan bahaya kecacatan filariasis," ujar Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Kabupaten Bandung, Vini Adiana Dewi di Soreang, Rabu.

Filariasis atau penyakit kaki gajah merupakan penyakit infeksi yang bersifat menahun disebabkan cacing filaria. Kemudian dapat ditularkan oleh nyamuk dan menyebabkan cacat menetap seperti pembesaran kaki, dan lengan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Achmad Kustijadi, gejala awal filariasis adalah pembesaran getah bening atau infeksi kelenjar. Pembengkakan bisa terjadi di semua tubuh, dan biasanya diserang panas demam. Namun, seringkali gejala ini tidak disadari penderitanya.

Pada pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan ini, jumlah nyamuk semakin bertambah. Perlu melakukan antisipasi penularan filariasis yang dibawa nyamuk. Yaitu pemberantasan sarang nyamuk dan dengan gerakan 3 M.

"Tapi jalan satu-satunya adalah minum obat. POMP itu mengobati yang belum cacat, dan yang kedua mencegah kecacatan. Filariasis ada tujuh stadium. Kalau stadium pertama, bisa dicegah kecacatannya. Tapi kalau sudah lima tahun, tidak bisa dicegah dan hanya memakan antibiotik," katanya. (pro)