"Bandung satu (Walikota, red.) berikutnya harus dari DPRD, itu harga mati," ujar Ketua Komisi C sekaligus anggota Fraksi Demokrat Entang Suryaman, di sela-sela rapat tersebut.
Entang mengatakan, kecenderungan yang terjadi selama ini di Kota Bandung yaitu wali kota yang mayoritas berasal dari eksekutif. "Harus dari DPRD, karena wali kota dari dewan sudah terbukti memiliki pengalaman menyusun anggaran, membuat perda, dan dekat dengan rakyat karena sering menerima aspirari," tuturnya.
Dalam rapat kemarin, terlihat beberapa anggota dewan di antaranya Nanang Sugiri dari PAN, Agus Gunawan dari Fraksi Demokrat, Yessa D. Siddiq dari Fraksi PDIP, Riantono dari Fraksi Golkar, Hery Heryawan dari Fraksi Demokrat, dan Ahmad Kuncaraningrat dari Fraksi PKS.
Sementara itu, perwakilan PAN Kota Bandung Nanang Sugiri menilai, bursa pencalonan Wali Kota Bandung dari kubu eksekutif masih "malu-malu kucing". "Semuanya masih hanya bersembunyi di balik baligo ucapan berbagai momentum, tapi tidak terang-terangan mengenai pencalonan diri," katanya.
Padahal, dilanjutkan Nanang, sudah ada tiga orang dari eksekutif yang gencar dikabarkan akan mencalonkan diri, yaitu Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, dan Ketua Disbudpar Kota Bandung Priana Wirasaputra.
"Tapi itu kan baru katanya, mereka belum terang-terangan mengatakan akan maju, didukung oleh parpol mana, padahal seharusnya saat ini sudah pantas lah untuk go publik," tuturnya.
Dia menyebutkan, saat ini baru ada dua parpol yang secara resmi mengusung kadernya sebagai calon walikota, yaitu Asep Dedi Ruyadi dari Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan tiga nama, yaitu Haru Suandharu, Oded Muhammad Danial, dan Yudi Widiana Adia.
"Kedua parpol itu patut diapresiasi karena sudah berani mengumumkan pengusungan sejak dini, sehingga menjadi pendidikan politik tersendiri bagi masyarakat. Kalau dari dewan sudah berani, kenapa dari eksekutif tidak, bahkan partai terbesar di Kota Bandung pun juga masih belum terang-terangan," ujarnya.(pro)
